Selasa, 08/11/2022, 16:25:16
Praperadilan Kasus CSR PDAM Ditolak Lagi. Sepuluh Kali Pun Akan Kami Lakukan…
LAPORAN JOHARI

Miftachudin memberi penjelasan usai sidang putusan praperadilan kasus dugaan korupsi CSR PDAM di PN Tegal. (Foto: Johari)

…sejumlah pemohon tidak memiliki legal standing…

PanturaNews (Tegal) - Sidang putusan praperadilan, kasus dugaan korupsi CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Selasa 08 November 2022.

Dalam putusannya, hakim tunggal Windy Ratna Sari menolak gugatan praperadilan, salah satu pertimbangannya karena para pemohon 2, 3, dan 4 tidak memiliki legal standing.

"Mengadili, mengabulkan eksepsi yang diajukan termohon mengenai eksepsi terkait legal standing para pemohon. Dalam pokok perkara, satu menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima," demikian petikan putusan yang dibacakan hakim Windy.

Windy mengungkapkan, inti dari putusan adalah gugatan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, karena sejumlah pemohon yang tidak memiliki legal standing.

Usai sidang, pemohon ke-2 Miftachudin mengungkapkan, gugatan tidak dapat diterima karena pihaknya dianggap tidak memiliki legal standing.

"Saya kira kalau begitu dari awal tidak usah ada persidangan kalau yang dipersoalkan legal standing," kata Miftah.

Miftah menjelaskan, termohon 1 dan 2 menanyakan status dan kedudukan pemohon 2, 3, dan 4. "Sebenarnya kami atas nama warga Kota Tegal yang aktif ikut mengawasi kebijakan publik," kata Miftah.

Sedangkan pemohon ke-4, Edy Kurniawan mengaku sudah memprediksi gugatan permohonan praperadilan ketiga kalinya ini bakal ditolak kembali.

"Ini sudah tiga kali praperadilan. 10 kali pun akan kami lakukan. Agar masyarakat bisa mengetagui bahwa kasus ini belum ada penyelesaian yang jelas. Kami warga Kota Tegal berharap hukum bisa tegak setegak-tegaknya," pungkas Edy.

Perwakilan jaksa Kejari Tegal, Wahyu Heri P SH, menyatakan tidak mau menanggapi atas putusan hakim. "Tidak ada tanggapan apa-apa. Putusan sudah jelas tadi (disampaikan hakim)," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, penanganan kasus dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 dari CSR PDAM masih terus berproses. "Kita masih berproses dari dulu," pungkas Wahyu singkat.

Perlu diketahui pemohon pra peradilan diabraranta, dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) yang diwakili oleh Marselinus Edwin sebagai Ketua Umum, dan Roberto Bellamirno sebagai Sekretaris Umum.

Kemudian pemohon ke-2 Miftachudin, pemohon ke-3 Komar Raenudin, dan pemohon ke-4 Edy Kurniawan Fitrianto. Ketiganya merupakan warga Kota Tegal yang dikenal sebagai aktivis pergerakan.

Sedangkan pihak termohon, yakni termohon pertama adalah Kepala Kejari Tegal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon ke-2, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai turut termohon 1, dan Jaksa Agung Kejagung RI sebagai turut termohon 2.

Dalam praperadilan ketiga kali ini, aktivis kembali menggunggat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal atas penanganan dugaan korupsi dana bantuan Covid-19 tahun 2020 yang bersumber dari CSR PDAM.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita