Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Abdul Fikri Faqih. (Foto: Dok/Istimewa)

Mereka ingin ada ‘bapaknya’, ada yang mengayomi….

PanturaNews (Jakarta) - Sejak pengumuman pertama kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 8 Oktober 2021, Komisi X sangat sering didatangi para guru dan tenaga kependidikan yang mempertanyakan nasib mereka yang belum kunjung mendapatkan Surat Keputusan (SK).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih untuk mengingatkan kepada Mendikbudiristek RI, Nadiem Makarim mengenai nasib PPPK yang terombang ambing saat Rapat Kerja Kemendikbudristek dengan Komisi X di Jakarta, Selasa 23 Agustus 2022.

“Kami terus monitor. Tujuh bulan pertama mereka melaporkan kalau kesulitan mendapatkan penghasilan karena yang swasta sudah diberhentikan, sementara yang negeri sudah tidak diberi jam mengajar dan digantikan orang lain. Ini sudah hampir 12 bulan,” ujar Fikri.

Dikatakan Politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota-Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes ini, ada 293 ribu guru yang sudah mendapat formasi tetapi belum mendapatkan SK.

Fikri khawatir akan seperti kelulusan pada tahun 2019 yang baru mendapatkan SK pada 2021. Selain persoalan tersebut, terkait rekrutmen guru PPPK ini, dia juga menyoroti penempatan mereka.

“Ada yang kemudian diberi opsi dilempar ke luar Jawa seperti ke Kalimantan Utara bahkan Papua. Rata-rata tidak bersedia, ada yang bersedia kalau di Jawa saja,” terangnya.

Fikri meminta agar Nadiem dan jajarannya di Kemendikbudristek dapat lebih mengayomi para guru tersebut, meski persoalan pengangkatan PPPK ini juga melibatkan Kemenpan RB, BKN, bahkan Kemenkeu.

“Mereka ingin ada ‘bapaknya’, ada yang mengayomi. Meski yang menentukan soal ini tidak hanya Kemendikbudristek, tetapi juga Kemenpan-RB, Kemenkeu, BKN dan seterusnya, Kemendikbudristek dapat mengayomi dan memberi kepastian status, kesejahteraan dan jaminan sosial mereka,” pungkas Fikri yang juga pernah berprofesi sebagai guru.