Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Brebes, Muhammad Rizki Ubaidillah. (Foto : Dokumen)

PanturaNews (Brebes) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menyikapi tuntutan dari ribuan tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) setempat.

Di mana, mereka mendatangi DPRD Brebes pekan lalu menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di tahun 2022.

"Secara perjuangan kita dukung nakes agar sesuai arahan kementrian bahwa 2023 sudah tidak ada honorer," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Brebes, Muhammad Rizky Ubaidillah, saat dikonfirmasi PanturaNews.Com, Selasa 24 Mei 2022.

Meski begitu, kata politisi muda dari Partai PDI Perjuangan ini, meminta agar pendataan bagi nakes harus di validkan terlebih dahulu.

"Harus divalidkan dulu. Supaya kita tahu, mana nakes yang sudah mengabdi dan bisa mengijuti test P3K. Disisi lain, perjuangan untuk guru sudah kita selesaikan, walaupun kesempurnaan masih harus ada," terang wakil rakyat yang biasa disapa Uki ini.

Apalagi, lanjut Uki, Ketua DPC PDI Perjuangan sendiri telah mengintruksikan agar fraksi PDI P DPRD Brebes. Yakni untuk mengawal sampe tuntas perjuangan mereka para tenaga kesehatan yang sudah banyak andil dalam mewujudkan Kabupaten Brebes yang sehat.

Sebagaimana diketahui, mereka nakes yang tergabung dalam FTKH Kabupaten Brebes mendatangi DPRD setempat, Selasa 17 Mei 2022 lalu.

Kedatangan mereka mewakili 1.785 nakes honorer yang ada di Kabupaten Brebes untukn menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di tahun 2022.

Rombongan FTKH tiba di Gedung DPRD Brebes sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Brebes Tri Murdiningsih untuk mengikuti audiensi.

Ketua FTKH Kabupaten Brebes Bambang Kuntoro mengatakan, hingga saat ini ada sebanyak 1.785 nakes di Brebes yang masih berstatus honorer.

Mereka mengabdi di 38 puskesmas yang ada di Brebes dan dua rumah sakit milik pemerintah daerah. Bahkan, mereka ada yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun, tetapi belum ada kejelasan nasibnya.

Dari hasil audiensi tadi, lanjut dia, tuntutannya direspon positif oleh Komisi IV DPRD dan Dinas Kesehatan. Bahkan, Komisi IV berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut, termasuk dengan menggelar audiensi lanjutan yang akan dihadiri sekretaris daerah (sekda) minggu depan.

"Intinya, baik DPRD maupun dinas kesehatan merespon baik, dan akan menindaklanjuti tuntutan ini. Kalau tidak terpenuhi, jelas kami sangat kecewa," terangnya.