s PanturaNews - "Predator Seks dan Celah Perempuan" |
Kamis, 13/01/2022, 13:31:08
Predator Seks dan Celah Perempuan
Oleh: Siti Vitandari Yudmianti

RAMAI menjadi perbincangan kasus demi kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dari berbagai rentang usia. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

Pelecehan seksual terjadi bisa di mana saja dan menyerang siapa saja. Di tempat-tempat tersembunyi bahkan di tempat terbuka. Bahkan kampus dan sekolahan tak luput menjadi tempat sasaran predator seks.

Sebagaimana terdengar baru-baru ini kasus pelecehan yang terjadi pada mahasiswi bimbingan skripsi (CNN Indonesia, 2021), dan kasus hamilnya seorang bocah perempuan yang masih SD (Budianto, 2021) serta masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual lainnya.

Begitu memprihatinkan karena deretan kasus-kasus pelecehan seksual lebih banyak berakhir dengan hasil yang tak begitu menguntungkan bagi korban, seperti kasus yang menimpa seorang mahasiswi Univeristas Gadjah Mada (UGM) saat menjalani program kuliah kerja nyata (KKN) yang berakhir dengan pelaku hanya dituntut untuk menjalani mandatory counseling dengan psikolog (Koran Sindo, 2020).

Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya payung hukum terkait kekerasan seksual. Desakan orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan hak-hak korban diungkapkan dalam wujud protes atau penyampaian pendapat yang disampaikan dengan berbagai cara. Namun, lagaknya upaya belum membuahkan hasil yang cukup memuaskan.

Akhir paling menyedihkan terjadi seperti kasus yang menimpa mahasiswi yang bunuh diri akibat tidak kuat menanggung segala beban terkait kasus yang menimpanya (KumparanNews, 2021). Satu demi satu kasus pelecehan yang terjadi pada perempuan yang lemah yang pada hakikatnya menjadi korban terkuak.

Namun sampai saat ini belum ada titik terang terkait tegasnya hukum yang mampu membuat pelaku kejahatan seksual jera atau predator seksual takut untuk melakukan aksinya. Buktinya masih terjadi kasus-kasus demikian, baik yang muncul di media atau mereka yang memilih bungkam. Seharusnya ini layak menjadi keprihatinan banyak orang, sebab perempuan-perempuan yang menjadi korban adalah generasi bangsa yang seharusnya layak mendapatkan perlindungan.

Undang-undang yang mengatur hukum tentang pelecehan seksual sempat dipertimbangkan untuk diperkuat, seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan yang menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan 31 Agustus 2021.

Namun, beberapa orang memandang masih terdapat celah dalam peraturan tersebut yang menganggap bahwa bunyi salah satu pasal secara tidak langsung melegalkan praktik zina. Hal tersebut didasari atas bunyi pasal 5 ayat 3 terkait persetujuan korban. Yang mana beberapa orang berpendapat bahwa artinya jika syarat sah persetujuan terpenuhi maka pelecehan seksual tak lagi dianggap pelecehan karena ada persetujuan.

Artinya ketika ada persetujuan dari korban maka menurut hukum negara tak ada sanksi bagi pelaku atau dengan kata lain ‘diperbolehkan jika ada persetujuan’. Ketika agama melarang segala bentuk praktik zina, maka dengan adanya celah demikian beberapa orang menganggap bahwa itu artinya aturan tersebut melegalkan zina ketika ada persetujuan yang tentunya bertentangan dengan aturan agama.

Anggapan tersebut kemudian direspon oleh Plt. Dirjen Nizam sebagai sebuah pandangan yang keliru. Menurutnya Permen PPKS yang dikeluarkannya tersebut berfokus pada pencegahan dan mengatasi. Sehingga peraturan tersebut berfokus pada pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual oleh pihak-pihak terkait dalam ranah pendidikan. Mengenai tindakan kampus/sekolah dan pihak-pihak yang berwenang atasnya (Web Kemendikbud, 2021).

Tak sampai di situ, celah lain mengenai hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terdapat dari sudut pandang, belum adanya aturan undang-undang hukum pidana pelecehan seksual nonfisik, hukuman yang ada hanya berupa kode etik (Yusuf, 2021). Sehingga ketika pelecehan seksual nonfisik yang pada hakikatnya tetap berdampak pada korban terutama bagi mentalnya terjadi, tak banyak yang bisa dilakukan oleh korban untuk mendapatkan keadilan. Sebab, sanksi kode etik lagaknya tak membuat pelaku jera. 

Predator seks sesungguhnya adalah mereka yang melanggar aturan yang mereka sadari salah namun berlindung pada hasrat untuk memuaskan diri sendiri. Predator seks bisa lahir dari kebiasaan buruk atau munculnya keadaan yang potensial. Keadaan potensial ini yang menjadikan banyak predator seks tunduk pada nafsu dan merasa bisa melakukan karena situasi yang mendukung. Situasi tersebut bisa berupa apa saja, termasuk kelonggaran hukum terhadap predator seksual.

Katakanlah ketika pikiran predator seksual terhimpit oleh nafsunya kemudian teringat akan aturan yang seharusnya tidak ia langgar kemudian pikiran tersebut terkalahkan oleh pikiran lain yang mendukung pikiran negatif untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya yakni ‘tak akan mati jika melakukan itu’, sebuah perumpamaan bahwa hukuman untuk predator seks adalah ringan.

Faktor lain yang membuat predator seksual lancar dalam melakukan aksinya adalah ditemukannya celah perempuan atau celah korban. Misalnya korban merupakan perempuan yang kedudukannya lebih rendah daripada pelaku, atau korban memiliki pikiran yang lemah sehingga mudah dipengaruhi, atau keterbatasan pengetahuan korban, dan lain sebagainya. Celah-celah yang ada tersebut merupakan PR bagi kita semua untuk bagaimana membuat celah-celah itu bisa ditutupi sehingga tidak membuka peluang bagi para predator seksual untuk memangsa korbannya.

Salah satunya bisa dengan memperkuat hukum, memberikan pendidikan seks pada anak dengan baik, menetapkan peraturan setempat, misalnya di sekolah atau di tempat-tempat lain yang menerapkan dengan tegas budaya dan etika saling menghormati antar gender dan lainnya, sehingga pelaku kejahatan seksual akan berpikir ulang ketika hendak melakukan aksinya.

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita