Rabu, 29/12/2021, 01:49:46
Agung: Pembangunan Harus Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
LAPORAN SL. GAHARU

Anggota Komisi II DPR RI, H. Agung Widiantoro saat menjadi pembicara pada Moci Bareng yang digelar Kadin Kabupaten Tegal di Hotel Grand Dian Slawi. (Foto: Gaharu)

....di daerah pantura banyak investor lari karena di daerah itu masih dipertahankan wilayah perikanan, padahal aktivitas perikanan disitu tidak ada.....

PanturaNews (Tegal) - Sebagaimana kebijakan dari pemerintah pusat, pembangunan, apapun sektornya, harus berbasis kawasan. Kemudian, harus ada sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten-kota. Pembangunan harus memenuhi skala prioritas kebutuhan masyarakat. Bukan keinginan pejabat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI, H. Agung Widiantoro, SH, MSi pada acara Moci Bareng yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tegal di Hotel Grand Dian Slawi, Selasa 28 Desember 2021.

Moci Bareng dengan tema ‘Merajut Sinergitas Kadin Kabupaten Tegal dengan Anggota DPR RI Dapil Jateng IX’ menghadirkan H. Agung Widiantoro, SH, MSi (Komisi II), Dr. Ir. Harris Turino, MSi, MM (Komisi VI), Dr. Hj. Dewi Aryani, M.Si (Komisi IX) dan Dr. H. Abdul Fikri Faqih (Komisi X).

“Untuk investasi, misalnya jika di suatu wilayan akan dibangun kawasan industri, itu jangan hanya memenuhi keinginan pejabat-pejabat tertentu saja yang kemudian di wilayah itu dia sudah punya tanah. Ataupun ada elit-elit politik yang sudah memborong tanah,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

Apabila demikian, menurut Agung Widiantoro yang akrab disapa AW, tidak mungkin tercipta pembangunan yang baik. Jadi pembangunan harus berazaskan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini yang harus diutamakan keperluanya, terserap tenaga kerjanya, punya daya ungkit ekonominya.

“Seperti kita tahu, pemerintah memiliki tekad yang kuat bagaimana hadir di tengah masyarakat untuk membangun Indonesia. Salah satu wujud nyata yang sudah dibangun, adalah bagaimana menyatukan dari Sabang sampai Meuroke.

Jadi, kata AW, warga Kabupaten Tegal khususnya dan Jawa Tengah, sudah bisa merasakan, bisa menjual hasil produksi pertanian maupun perdagangan dan industri dengan hitungan waktu yang singkat.

“Keunggulan-keunggulan yang sudah dibangun pemerintah, membawa efek positif. Memiliki daya ungkit ekonomi yang bagus. Maka dari itu perlu ada sinergitas antara penataan tata ruang antara pusat, provinsi dan kabupaten-kota,” tuturnya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, sudah membangun trans Jakarta-Surabaya. Tinggal bagaimana provinsi bisa mengkolaborasi, membuat pintu-pintu yang nanti menjadi akses koneksivitas dengan kabupaten-kota yang ada di Jawa.

“Kebetulan saya ada di Badan Anggaran DPR RI, tahu ada anggaran lebih dari Rp 2700 triliun yang dikelola untuk membangun Indonesia. Melihat itu, bagaimana kita mampu mendapatkan porsi yang lebih untuk membangun Kabupaten Tegal,” ungkapnya.

Maka dari itu, Agung Widiantoro berharap besar, Kabupaten Tegal mampu menjadi penyangga bukan hanya ketahanan pangan dari sisi pertanian saja, tapi daulat dari sisi pertanian.

“Daerah-daerah yang memang mampu menghasilkan produksi pertanian untuk penyangga kedaulatan pangan agar dipertahankan,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, meskipun daya tarik investasi dari luar banyak yang akan masuk ke Kabupaten Tegal, tapi kalau bisa bangun zonasi kawasan yang tidak menggerus wilayah-wilayah hijau dan subur.

Jadi kalau berharap Perda Tata Ruang ini, Agung Widiantoro minta copynya agar bisa ikut mendorong dan dukung membantu Pemerintah Kabupaten Tegal supaya RT RW-nya cepat turun.

“Tetapi, kalau nanti ada hambatan atau kendala di sektor-sektor tertentu, karena saya dengar ada wilayah-wilayah yang sebetulnya masih subur, tapi disana ingin dirubah menjadi wilayah industri. Baik itu wilayah pertanian maupun perikatanan. Sebaiknya jajaran dinas agar bersinergi, dan hilangkan ego sektoral,” pintanya.

Kalau wilayah-wilayah pertanian maupun perikanan sudah tidak efektif lagi dikelola, dia minta jangan karena alasan porsi anggaran APBD kemudian dipertahankan. Di daerah pantura banyak investor lari karena di daerah itu masih dipertahankan wilayah perikanan, padahal aktivitas perikanan disitu tidak ada.

“Maka harus ada kesepakatan. Pemerintah Kabupaten Tegal bersama DPRD untuk melahirkan kebijakan baru, dengan merubah tata ruang itu. Harus ada keberanian,” tandas Agung Widiantoro.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita