“Langkah untuk mensejahterakan guru PAUD, diakui dulu. Komemklatur guru PAUD harus diakui,”

PanturaNews (Tegal) - Pelaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT), terutama pada pendidikan anak usia dini (PAUD), karena anak usia dini paling sulit bila harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Karenanya PTMT harus didukung oleh semua pihak,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih saat menjadi pembicara pada Workshop Pendidikan di Hotel Karlita Kota Tegal, Jumat 15 Oktober 2021.

Workshop Pendidikan digelar kerjasama antara Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI ini, diikuti seratus lebih guru, kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan se Kabupaten Tegal.

“Pembelajaran tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh. Apalagi kepada anak usia dini, sehingga diperlukan metode pembelajaran tatap muka,” Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota-Kabupaten Tegal dan Brebes ini.

Menurut Fikri, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di PAUD yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana harus lebih lengkap. Guru juga harus dijaga kesehatanya dengan vaksinasi Covid-19.

“PJJ pada kenyataanya capaianya rendah, karenanya PTMT harus dilakukan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan ketat serta vaksin yang terdiskripsi. PTMT juga bertujuan untuk menghindari learning loss dan loss generation,” tutur Fikri.

Fikri menegaskan, vaksninasi untuk pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik menjadi prioritas negara. Vaksinasi diberikan kepada semua jenjang, formal dan non formal termasuk pendidikan keagamaan. Pelaksanaan PTMT harus tetap dipastikan bahwa protokoler kesehatan diterapkan maksimal, dan diawasi serta dikaji secara berkala.

“Apresiasi kepada para aktifis dan pendidik di tingkat usia dini, dimana sebagai starter point pendidikan yang akan memberikan warna hasil pendidikan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Fikri mengatakan guru PAUD belum diakui, padahal dari pusat sampai ke daerah PAUD ada. Fikri mencontohkan ketika pengakatan guru untuk menjadi CPNS, guru PAUD tidak dimasukan.

“Langkah untuk mensejahterakan guru PAUD, diakui dulu. Komemklatur guru PAUD harus diakui,” tandas Fikri.

Ditambahkan Fikri, selama ini kesejahteraaan guru PAUD hanya mendapat dari biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang dihitung dari jumlah peserta anak didik.

Acara Workshop Pendidikan dihadiri oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Dr. Muhammad Hasbi, Kabid Pengembangan Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, Abdul Manan Abdul Manan.