Senin, 19/07/2021, 13:14:57
Matinya Akal Progresif Hakim Dalam Penanganan Kasus Korupsi Bansos
Oleh: Rifan Azzam Amrulloh, S.H

BERJALANNYA proses hukum dalam kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oleh eks Menteri Sosial, Juliari Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, membuka sebuah langkah progresif penerapan ilmu hukum dalam proses peradilan.

Hal tersebut sejalan dengan dimunculkannya permohonan gugatan ganti kerugian oleh belasan korban yang merasa dirugikan kaitannya dengan dugaan korupsi bansos, yang artinya terdapat permohonan penggabungan antara perkara pidana dengan perkara perdata (ganti rugi). (https://nasional.tempo.co/read/1474924/18-korban-korupsi-bansos-gugat-juliari-batubara-minta-ganti-rugi/full&view=ok)

Cuma sayangnya dalam proses berjalannya pelaporan permohonan tersebut, terdapat penetapan yang tidak menggambarkan langkah progrsif oleh Majelis Hakim. Pada tanggal 13 Juli 2021, hakim menetapkan menolak permohonan para pemohon melalui kuasanya untuk menggabungkan pemeriksaan secara perdata gugatan ganti kerugian dengan perkara Tipikor.

Alasan hakim menolak penggabungan perkara tersebut didasari oleh ketentuan hukum, seperti Pasal 118 ayat (1) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri setempat.

Pisau analisis hukum kaitannya dengan perundang-undangan yang dipakai oleh hakim menunjukan bahwa peradilan belum bisa menunjukan cita-cita hukum secara esensial dan holistik dari mulai sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi.

Sebagaimana menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai, yaitu: Asas Kepastian Hukum; Asas Keadilan Hukum; dan Asas Kemanfaatan Hukum. (L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11)

Sehingga jika ditimbang dari ketiga asas tersebut kemudian dikaitkan dengan proses hukum dugaan korupsi oleh eks Menteri Sosial Juliari Batubara kaitannya dengan penolakan hakim tentang penggubangan perkara pidana dan perkara perdata terdapat cacatan kritis.

Pertama, menimbang secara asas kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Ibid, hlm. 26)

Aturan umum tersebut menggambarkan bahwa kepastian hukum merupakan sesuatu yang belandasakan kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

Jadi, jika dianalisis berdasarkan definisi umum tentang asas kepastian hukum, pengajuan permohonan ganti kerugian terhadap tindak pidana korupsi merupakan serangkaian kesepakatan Internasional melalui Konvensi PBB melawan korupsi yang diadopsi oleh sidang ke-58 Majelis Umum, Pasal 35 melalui Resolusi No. 58/4 pada tanggal 31 Okotber 2003 menyebutkan, bahwa negara wajib untuk menjamin adanya hak mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku kajahatan atas kerugian untuk memperoleh kompensasi, yang kemudian turunan kesepakatan itu diratifikasi oleh Negara Indonesia menjadi UU No. 7 tahun 2006. Inilah yang menjadi dasar normatif yuridis pengajuan permohonan ganti kerugian.

Kemudian kaitannya dengan pengabungan perkara gugatan ganti kerugian juga diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, pasal 98 ayat (2) menjelaskan permintaan penggabungan perkara hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntutan, itu sudah terpenuhi oleh penggugat. Dari penjabaran pasal-pasal tersebut juga menjelaskan bahwa majelis hakim tipikor Jakarta mempunyai kompentensi absolut untuk memberikan putusan kaitannya ganti kerugian.

Analisis selanjutnya kaitannya dengan asas kepastian hukum, majelis hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan tentang asas peradilan yang cepat, dan sederhana.

Artinya jika kasus ganti kerugian dipisahkan proses hukumnya akan jelas akan memakan waktu yang lama, dan biaya yang banyak pula, sehingga pengadilan tidak akan melaksanakan asas peradilan yang baik yaitu proses peradilan yang cepat. Ini akan mempersulit bagi rakyat yang memiliki keterbatasan biaya.

Kedua, menimbang secara asas keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78)

Terdapat ketidaksesuaian mekanisme pencairan bansos ini, yaitu merujuk pada surat dakwaan eks Menteri Sosial Juliari Batubara, terdapat potongan Rp 10 ribu dari total nilai paket bansos seharga Rp 300 ribu. Sehingga total jumlah nilai suap yang diduga didapat oleh Juliari sebanyak Rp 32 M terkait dengan menunjukan rekanan penyedia covid-19 di Kemensos.

Ini menunjukan bahwa apa yang seharusnya didapat oleh masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bansos secara kuantittas, tidak sesuai ketentuan dan kualitas barang sembako buruk.

Sedangkan jika merujuk asas keadilan, dimana terdapat kesamaan antara hak dan kewajiban, kejadian ini menciderai rasa keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, apa yang seharusya didapat oleh masyarakat berbeda dengan realita penyalurannya.  

Ketiga, menimbang asas kebermanfaatan.

Adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. (Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 46)

Merujuk pada pengertian diatas, kaitannya dengan kasus ini, terdapat kerugian secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini, dimana masyaralat sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah untuk memenuhi ekonomi dalam masa pandemi Covid-19.

Untuk penangannya juga sebetulnya sudah ditentukan oleh isi pasal UU No. 6 Tahun 2018 tetang Karantina Kesehatan, seperti dalam isi Pasal 49 yang menyebutkan bahwa “dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan”. Dimana dalam karantina kesehatan ini ada kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ketika pemerintah mecoba memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampat, bansos tersebut kemudian secara kuantitas, dan bahkan kualitas tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentutkan.

Sehingga kaitannya ganti kerugian dalam proses ini melalui penggabungan perkara pidana dan perdata, untuk memberikan kebermanafaatan kepada para keluarga penerima manfaat yang merasa dirugikan secara haknya.

Dari 3 unsur yang terkandung dalam cita-cita hukum dalam system peradilan, harus ditegakan sesuai dengan definisi dan penerapan setiap unsurnya, bahwa 3 unsur tersebut mempunyai pandangan berbeda tapi tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya, artinya saling melengkapi dalam pengambilan keputusan oleh Hakim.

Sebagai penutup, masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata dengan Hakim Perdata. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana.

Tetapi dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menggabungkan gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana dapat dipertemukan.

(Rifan Azzam Amrulloh adalah Praktisi Hukum, tinggal di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita