Jumat, 16/07/2021, 21:29:03
Mengurai Persoalan Hak Asasi, Demokrasi dan Pandemi Covid-19
Oleh: Hana Raihanah Mumtazah

MERPHIN Panjaitan menjelaskan dalam jurnal Sociae Polites Vol. V No. 19, Juni 2003 yang berjudul “Melawan Ketidakadilan Untuk Menghapus Kemiskinan Struktural”, bahwa Samuel P. Huntington (1994) menyatakan bahwa kaum miskin yang tinggal di pedesaan, adalah petani dan buruh tani yang hidup pada tingkat subsistens dan di bawah subsistens.

Maksudnya golongan ini adalah mereka yang memiliki, menyewa, menggarap atas dasar perjanjian bagi hasil lahan-lahan yang hampir-hampir tidak mencukupi untuk menghidupi diri mereka sendiri beserta keluarga, atau mereka yang tidak mempunyai lahan dan hidupnya tergantung pada upah yang kecil yang mereka peroleh sebagai buruh.

Di daerah perkotaan, golongan miskin adalah mereka yang berpendidikan atau berketerampilan rendah atau tidak berpendidikan dan tidak  berketerampilan sama sekali, dengan upah yang rendah dan tanpa kemungkinan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik.

Pada jurnal tersebut juga dijelaskan, menurut John  Friedman (1996) “kemiskinan  merupakan suatu fenomena politik”. Artinya, salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah fenomena politik.

Hak Asasi

Begitupun kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari tatanan suatu negara, sistem yang berlaku serta ideologi negara dalam menentukan perekonomian bangsa. Sehingga sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat.

Perlu diketahui bahwa kemiskinan adalah bagian dari gagalnya suatu pemerintahan dalam melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) rakyatnya. Padahal sudah ada regulasi yang mengatur untuk pemenuhan dan perlindungan HAM, seperti di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Pada UU tersebut dinyatakan “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

Demokrasi

Mengutip laporan indeks demokrasi tahun 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-64 dari 167 negara. Menurut artikel yang dipublikasikan lokadata.id, Indonesia berada di peringkat 64 dari 167 dengan skor 6,30.

Artinya Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi tidak sempurna. Meski peringkat Indonesia sama dengan tahun 2019, skornya turun dan merupakan yang terendah sejak 2006. Dari indeks tersebut kita bisa mengetahui bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Hal ini juga diperkuat oleh catatan harian HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tahun 2020 yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi, KontraS menemukan bahwa sepanjang Desember 2019- November 2020 telah terjadi 300 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

Menurut KontraS fenomena pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi selama satu tahun terakhir tidak hanya terjadi di ruang-ruang fisik, namun juga di ruang digital melalui berbagai kasus peretasan, intimidasi, doxing, sampai penyiksaan di ruang siber terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik, mengadakan diskusi, atau mempublikasikan berita yang memprotes dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Menurut catatan KontraS, dari Desember 2019 sampai November 2020 terdapat setidaknya 17 kasus pembungkaman siber terhadap baik individu, lembaga situs media, maupun forum diskusi. Enam dari tujuh belas kasus tersebut disertai ancaman, teror, intimidasi dan penangkapan terhadap korban.

Selain itu, terdapat sedikitnya 3 kasus doxing (penyebarluasan informasi pribadi dengan tujuan menyerang individu yang informasinya disebarkan) yang umumnya dialami oleh jurnalis. Maraknya serangan siber ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai upaya untuk memberikan rasa takut, serta intimidasi untuk tidak mengkritisi kinerja dan kebijakan pemerintah.

Pandemi Covid-19

Kita bisa mengetahui dari adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan:

“Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.”

Dari peraturan tersebut kita bisa tahu bahwa pemerintah yang dalam hal ini, tidak hadir untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan secara utuh. sebab, jika keberadaan vaksin gotong royong itu berbayar secara tidak langsung meminggirkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan vaksin guna mencegah dari penularan pandemi COVID-19.

Kebijakan pemerintah ditingkat daerah pun sama, seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 2 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Pada Pasal 38 (1) disebutkan bahwa:

“Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMD, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Protokol yang dimaksud pada ayat (1) dalam kasus melanggar protokol kesehatan di kabupaten brebes, yaitu tidak memakai masker.

Peraturan daerah tersebut juga menjelaskan para pelanggar bisa dikenai sanksi berupa denda sampai dengan 50 juta rupiah. Ketentuan pidana terdapat pada Pasal 45 (1) yang menyatakan “Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Para pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di kabupaten Brebes dikenai denda 50 ribu, seperti yang diberitakan Panturapost. Kejadian tersebut berlangsung di depan Pasar Induk Brebes, razia yang dihadiri Forkopimda Brebes termasuk Kejaksaan Negeri Brebes (Kejari) dan Pengadilan Negeri Brebes untuk melaksanakan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di tempat. Terdapat Belasan warga yang dirazia oleh tim Satgas COVID-19 dalam operasi yustisi.

Disisi lain, ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Brebes terpaksa kehilangan pendapatan. Seperti yang diberitakan Medcom.id, imbas dari pelaksanaan PPKM Darurat pedagang dilarang berjualan pada 3-20 Juli 2021.

Ketua Paguyuban PKL Pendopo Sejahtera, Ahmad Jazuli menjelaskan sedikitnya ada 135 PKL di kawasan tersebut yang berjualan pada sore hingga malam hari.

(Hana Raihanah Mumtazah adalah Mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita