Jumat, 25/06/2021, 13:20:13
Perketat PPKM Mikro, Dewi Aryani: Kepala Daerah Harus Cek ke Bawah
LAPORAN SL. GAHARU

Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Dewi Aryani menghimbau pelaksanaan PPKM Mikro dengan ketat untuk memutus penyebaran Covid-19. (Foto: Dok)

...kepala daerah harus sidak, apakah surat edaran efektif dilaksanakan apa tidak...

PanturaNews (Tegal) - Di tengah angka positif Covid-19 yang meningkat terus, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat, agar dilaksanakan dengan ketat, sehingga bisa memutus penyebaranya.

Himbauan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Dewi Aryani, M.Si saat menyerahkan bantuan bahan-bahan makanan kepada Dapur Umum Polres Tegal Kota, Jumat 25 Juni 2021.

“Kepala daerah tinggal menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing,” ujar Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.

Menurutnya, kondisi di Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes serta kabupaten-kota di tempat lain berbeda situasinya. Kepala daerah yang paling paham kondisi daerahnya, jadi teknis, cara dan bagaimana mengelola sistem PPKM Mikro di setiap wilayah, pasti akan berbeda juga.

“Saya rasa di kota intensifitasnya harus lebih tinggi, karena perumahan penduduk lebih padat, lebih berdekat-dekatan dari pada di kabupaten dimana dari rumah ke rumah masih ada jarak,” kata Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Di kota pemukimanya lebih padat, lanjutnya, jadi perhatianya harus lebih serius lagi. Kemudian surat edaran kepala daerah kepada jajaran di bawahnya, juga harus disuport atau dilengkapi dengan pengawasan.

“Jadi tidak hanya memberi edaran ke camat, kepala desa saja, tapi kepala daerah harus turun. Kepala daerah harus cek bersama dengan Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan, harus sidak keliling ke desa-desa, apakah surat edaran itu efektif dilaksanakan apa tidak,” tutur DeAr, perempuan yang sudah tiga kali menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2009 ini.

Dikatakan DeAr lebih lanjut, setidaknya kepala daerah rutin memberikan pencerahan, mengingatkan kepala desa untuk melibatkan aparat dibawahnya sampai ke RW dan RT. Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, semua harus dilibatkan.

“Sebetulnya perangkat sosial, perangkat sumber daya manusia sangat banyak. Itu digerakan semua. Jadi tinggal bagaimana penggeraknya saja. Penggeraknya siapa? Penggeraknya ya kepala daerah dan jajaran dibawahnya,” pungkas Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita