Minggu, 20/06/2021, 11:57:47
RSUD Patrol Sudah Kembalikan Kelebihan Pembayaran Rp 1,6 M
LAPORAN RESMAN S

RSUD MA Sentot Pantura Patrol Kabupaten Indramayu

PanturaNews (Indramayu) - RSUD MA Sentot Patrol Kabupaten Indramatu, mambantah tudingan yang diarahkan GNPK RI bahwa pihaknya belum mengembalikan ke ke kas negara terkait temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp 1,6 miliar.

‘Itu tidak benar dan perlu diluruskan. Kami sudah mengembalikan,” kata Direktur RSUD MA Sentot Pantura Patrol Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kurniawan, Minggu 20 Juni 2021.

Kurniawan menjelaskan, catatan rekomendasi BPK terkait hasil pemeriksaan internal tahun 2020 lalu, sudah ditindaklanjuti bersama tim Inspektorat Kabupaten Indramayu sejak catatan rekomendasi tersebut dikeluarkan.

Sebagai obyek yang menjadi catatan BPK, pihaknya langsung berkoordinasi dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan RS MA Sentot Patrol yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 22 miliar.

"Temuan BPK keluar sekitar bulan Mei, kami langsung kordinasi dengan Inspektorat dan sudah dikembalikan sesuai rekomendasi BPK sebesar Rp 1,6 miliar," tutur Kurniawan.

Bebih lanjut dijelaskan, pengembalian kewajiban terhadap catatan dan rekomendasi BPK yang disetorkan kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Indramayu, melalui nomor rekening 0003948706001 menjadi tiga tahap, diantaranya sebesar Rp 480,1 juta pada 17 Juni 2020, sebesar Rp 500 juta pada 18 Agustus 2020 dan sebesar Rp 620,3 juta pada 24 Agustus 2020.

"Sebelum masa tenggang waktu kewajiban untuk mengembalikan sisa pembayaran sebagaimana catatan BPK, kami sudah selesaikan dan sudah clear dilengkapi berita acara dari Inspektorat," tandas Kurniawan.

Sebelumnya Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Indramayu, merilis melalui media menyoroti pembangunan ruang rawat inap VIP dan rawat inap kelas 1 Rumah Sakit M.A Sentot Patrol tahun 2019 diduga terdapat temuan kelebihan pekerjaan sekitar Rp 1.6 Miliar.

Dari data hasil investigasi yang dikumpulkan GNPK RI Kabupaten Indramayu, pada pekerjaan tersebut diduga terdapat temuan hasil pekerjaan. Sehingga harus mengembalikan kelebihan pembayaran kepada kas negara.

"Hasil investigasi kami di lapangan, pihak RSUD diduga baru mengembalikan ke kas negara sekitar Rp 480 juta per bulan Juni tahun 2020," ujar Ketua GNPK RI Kabupaten Indramayu, Djaja Dj, Sabtu 19 Juni 2021 kemarin.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita