Rabu, 09/06/2021, 23:52:20
Warga vs PT KAI, Saksi Ahli: Groundkaart Bukan Bukti Kepemilikan Tanah
LAPORAN JOHARI

Dr. Dianto Bachriadi

PanturaNews (Tegal) - Sidang lanjutan gugatan warga Jalan Kolonel Sudiarto Kota Tegal terhadap PT. KAI Daop IV Semarang, Wali Kota Tegal, dan Lurah Panggung kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Rabu  09 Juni 2021.

Sidang yang agendanya para penggugat menghadirkan tiga orang saksi, yakni saksi ahli, H Sisdiono Ahmad dan Edy Suripno.  Namun Sisdino Ahmad dan Edy Surpno gagal hadir, karena ada tugas luar.

Dalam agenda sidang, pihak kuasa hukum penggugat menghadirkan saksi ahli agraria dan HAM, Dr. Dianto Bachriadi, seorang peneliti lembaga riset Agrarian Resource Center (ARC). Dosen Univ Pajajaran Bandung, waket Komnas Ham

Usai sidang, Dianto Bachriadi mengungkapkan ada tiga atau 4 point yang ia sampaikan, pertama soal posisi dan kedudukan hukum groundkaart , kedua soal apakah warga setempat yang tergusur punya hak atas tanah. Ketiga soal hak eigendom sekarang jadi apa dan gimana statusnya. Dan keempat soal sewa menyewa lahan yang dilakukan PT. kAI.

Menurut Dianto, Groundkaart yang diklaim PT KAI sebagai bukti alas hak kepemilikan tanah tidak punya dasar hukum apapun di Indonesia. Karena semua aturan hukum agraria tidak ada yang menyebut groundkart bisa dijadikan bukti yuridis dalam pendaftaran suatu hak tanah.

“Namun kalau dijadikan pelengkap bisa saja,” kata Dianto.

Dijelaskan, grounkaart itu peta tanah yang menunjukan satu lokasi tertentu pada tanah milik negara. Jaman belanda tanah negara itu namnya tanah milik negara. Di dalam tanah negara itu ada bagian atau beberapa bagian yang diberikan untuk digunakan biasanya badan usaha milik negara, misalnya PT. KAI, itu zaman belanda, maka dibikin petanya, namanya groundkaart.

Sedangkan peta itu dibikin untuk mennunjukan ada tanah negara yang digunakan pihak lain, jadi hak guna, bukan hakim milik. “Jadi pemiliknya tetap negara. Kecuali sudah dijual. Dulu boleh zaman belanda.  Kalau sekarang gak boleh negara jual tanah.  Ketika dijual namnya hak pemilik si pembeli atau eigendom, tanah milik,” ungkapnya.

Groundkart munculnya di tanah-tanah negara, supaya jelas batasannya.  “Jadi bukan bukti atas hak tertentu, namun hanya bukti untuk menggunakan tanah negara. Yang bikin lembaga pertanahan jaman dulu,” imbuhnya.

Dianto mengaku  sudah lama menggeluti agrarian dan menemui kasus ini bukan di sini saja. Namun belum pernah melihat peta grounkaart yang asli seperti apa. Paling foro copy juga sudah burem dan gak jelas serta tidak dilegalisir.

“Karena mengklaim tanah hanya berdasarkan groundkart. Maka dalam pandangan saya itu menggugurkan klaim PT KAI. Karena PT KAI tidak punya hak, maka menggusur  warga sudah salah,” tandasnya.

 

Sedangkan, hak egendom alas hukumnya lebih kuat dibanding groundkaart. Kalau egendom, setara hak milik, jadi begitu kita punya UU PA 1960 egendom otomatis berubah jadi hak milik, kalau pemiliknya adalah warga indonesia.

Kalau bukan warga indonesia atau orang asing, atau badan hukum maka egendom ini berubah menjadi HGB, namun ada batas waktunya sampai tahun  1980 atau 20 tahun sejak 1960. 20 tahun untuk proses daftar ulang untuk muncul HGB yang jelas bukan hak milik.

Sementara tanah yang diperkarakan ini, sampai 24 September 1980 tidak diurus, maka tanah eks egendom menjadi HGB gugur dan kembali menjadi tanah Negara, untuk kemakmuran rakyat dan  negara punya kewenangan menerbitkan sertifikat.  

“Kalau dari tahun  1980, tidak ada yang mengganggu gugat, termasuk oleh pemerintah, maka warga punya hak utama untuk mendaftarkan tanahnya menjadi hak milik,” ujarnya.

Sementara kuasa hokum 12 warga, Yulia Anggraini mengatakan Agenda sidang tadi sebenarnya akan menghadirkan tiga orang saksi. Dua di antaranya Edy Suripno dan Sisdiono ahmad, namun mendadak tidak bisa hadir, maka dimintakan ke majelis hakim agar bisa dihadirkan sidang pekan depan.

Menurut Yulia, lokasi yang dihuni warga lebih dari 20 tahun tiba tiba digusur tanpa putusan pengadilan. Itu jelas perbuatan melawan hukum. Warga minta ganti kerugian baik kerugian fisik bangunan.

“immateriil Rp 2 miliar dan materilnya 1,2 miliar, untuk 12 warga namun. Setiap warga nilainya variatif tergantung luas tanah dan bangunan,” ujar Yulia.  

Yulia optimistis gugatan kali ini tidak di N O atau tidak dapat diterima karena syarat formil yang belum lengkap. “Kami oprimistis apalagi dapat dukungan dari DPD RI. Dengan banyaknya dukungan nudah2han putusan pengadilan berpihak kepada kami,” harapnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita