Sabtu, 10/04/2021, 10:22:51
Bupati Keluarkan Surat, 18 ASN Gagal Menjadi Calon Kuwu
LAPORAN RESMAN S

Surat Bupati Indramayu Nomor 800/312- BKPSDM tentang ijin pencalonan Kuwu PNS pada Penyelenggaraan Pilwu Tahun 2021. (Foto: Istimewa)

PanturaNews (Indramayu) - Sedikitnya 18 orang Aparat Sipil Negara (ASN) gagal pencalonanya pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2021, menyusul keluarnya Surat Bupati Indramayu.

Surat Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina, SH, MH, CRA Nomor 800/312- BKPSDM tentang ijin pencalonan Kuwu PNS pada Penyelenggaraan Pilwu Tahun 2021, dikeluarkan pada tanggal 8 April 2021.

Sebagaimana diketahui, salah satu persyaratan pencalonan ASN adalah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Surat Bupati Indramayu,otomatis dinyatakan gugur karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Beberapa calon Kuwu dari ASN yang dihubungi PanturaNews, Sabtu 10 April 2021, memilih diam. Beberapa dari mereka tidak mau memberikan tanggapan atas ancaman gagal menjadi calon, dengankeluarnya surat Bupati Indramayu.

"Kenapa gak dari awal-awal kalau PNS tidak boleh mencalonkan. Sangat saya sayangkan edarannya mendadak, harusnya  waktu masih tahapan pendaftaran. Sangat, sangat, sangat, kecewa berat," ungkap salah satu ASN calon Kuwu yang tidak bersedia disebut namanya.

Sementara Pengurus Paguyuban Gotong Royong Pembela Bupati Nina Agustina, Mustholih Baidowi mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta dan data, Bupati telah mengambil kebijakan secara tepat dan benar dengan mengeluarkan surat perihal Ijin Pencalonan Kuwu PNS.

"Itu hal krusial yang pertama dan clear diselesaikan dengan Surat Bupati tersebut," tuturnya.

Hal krusial yang kedua, lanjutnya, adalah soal ketidak puasan bagi ASN yang merasa terganjal dengan adanya surat bupati tersebut. Dia menduga sedang menggalang kekuatan untuk mengerahkan pendukungnya akan mendemo Bupati ,dengan dasar argumentasi karena yang bersangkutan telah keluar biaya banyak atau cost politik yang sudah dikeluarkan.

“Maka terhadap tuntutan ini, setidaknya bisa diajukan argumentasi serius. Memang aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional, termasuk mencalon diri sebagai Kuwu adalah hak demokrasi individual yang juga dijamin konstitusi,” kata Mustholih.

Dujelaskan dia, tuntutan hak bisa dipenuhi manakala terkait hal melekat dengan kewajiban. Sebagai contoh ASN yang menjalankan tugas kewajibannya tetapi haknya tidak dipenuhi, maka tuntutan hak yang seperti ini yang mempunyai dasar hukum.

“Dasar argumentasi etik dan ideal, menjadi penting untuk direnungkan para ASN untuk menjaga marwah dan netralitas ASN dalam proses kontestasi pemimpin tingkat desa,” tandas Mustholih.

Dasar pertimbangan yuridis dalam surat Bupati Nina tersebut, mengacu ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan jika Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian mempunyai kewenangan untuk menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN, serta ketentuan Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pilwu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ijin pencalonan Kuwu ASN pada penyelenggaraan Pilwu di wilayah Indramayu tahun 2021, belum dapat disetujui.

Kalimat ‘Belum Dapat Kami Setujui’ dalam surat bupati itu, menjadi pertanyaan dan perbincangan beberapa kalangan seperti tokoh masyarakat, praktisi hukum maupun netizen.

Bahkan tudingan politis juga ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, kendati dalam penjelasan surat itu tertulis mengingat kurangnya tenaga ASN, banyaknya pejabat struktural dan fungsional yang kosong serta menjaga netralitas ASN.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita