Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli (Foto: Nino)

PanturaNews (Tegal) - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti diminta memberikan ijin dan hak kepada nelayan untuk menangkap ikan di Pulau Natuna. Itu merupakan solusi tercepat untuk menangani permasalahan pelarangan alat tangkap jenis Cantrang, yang dipakai oleh sebagian besar nelayan Kota Tegal, Jawa Tengah.

"Kepada Menteri Kelautan Bu Susi, agar kapal-kapal ikan rakyat yang diatas 30 GT untuk diberikan ijin dan hak untuk menangkap ikan di Pulau Natuna," kata ekonom yang juga mantan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Rizal Ramli dihadapan para nelayan Cantrang di Pelabuhan Jongor, Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis 04 Januari 2018.

Rizal menegaskan, kepada Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Ibu Susi, apa yang telah diputuskan di rapat cabinet, tolong segera dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Rizal yang mengaku lupa tanggalnya tahun lalu, ketika dia menjadi Menko Maritim.

Menurutnya, kebijakan ekonomi super konservatif, dalam bentuk pengetatan anggaran dipotong-potong. Kalau pemotongan karena efesiensi dia setuju. “Tetapi sekedar hanya memotong dan pengusaha dipungut uang pajak dan sebagainya, cara ini dikenal sebagai cara pengetatan, dan ini pasti akan bikin ekonomi justru melambat dan stagnan,” jelasnya.

Didampingi Kapolres Tegal Kota, AKBP Jon Wesly, Ketua Paguyupan Nelayan Kota Tegal (PNKT), Susanto dan tokoh nelayan H Tambari, Rizal Ramli menegaskan, kalau caranya sama untuk menyelesaikan masalah jangan bermimpi hasilnya berbeda.

“Kita harus cari cara lain yang inovatif, bukan cara pengetatan ala Bank Dunia yang terbukti gagal di Yunani,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan, kalau target tidak dicapai jangan targetnya digeser, cari cara lain untuk mencapai target dan sayangnya Pemerintah terlalu percaya dengan cara Bank Dunia. Padahal sudah terbukti sepanjang Tahun 2017 tadinya target Jokowi 5,4 persen dikoreksi lagi 5,2 persen, dan buntutnya hanya 5,02 persen.

"Saya bertanya kenapa ngotot pakai cara pengetatan, saya tahu jawabannya, hanya sekedar buat ada sisa uang untuk bayar kreditor. Pertanyaannya, pemerintah bekerja untuk kreditor apa untuk rakyat Indonesia," tuturnya.

Bayar pokok dan bunga sudah mencapai 600 an triliun, untuk infrastruktur yang Jokowi seneng itu cuma 340 an triliun. Pertanyaan kepada para menteri terutama Sri Mulyani, kenapa ngotot pakai cara Bank Dunia. Bekerja buat Bank Dunia apa bekerja buat rakyat Indonesia.

“Kalau pendapat kami dilaksanakan, nelayan di Utara Pulau Jawa digeser ke Pulau Natuna, tangkapan ikan Indonesia pasti lebih banyak, rakyat lebih sejahtera,” pungkas Rizal Ramli.