Benarkah Omnibus Law dari Rakyat untuk Rakyat
Rabu, 07/10/2020, 14:13:00 WIB

Akhir-akhir ini masyarakat mahasiswa dan buruh telah dihebohkan oleh hasil omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tepatnya pada hari senin, (5/10/2020) melalui rapat paripurna RUU cipta kerja resmi disahkan menjadi UU cipta kerja oleh DPR.

Turut hadir dalam sidang ini beberapa jajaran Menteri seperti Menko perekonomian Erlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian dan Menkum HAM Yasona Laoly (detik news).

Ada beberapa UU yang diparipurnakan, namun yang menjadi pandangan khusus kali ini terkait UU ketenagakerjaan yang dibahas dalam RUU cipta kerja. Mahasiswa masyarakat dan buruh mempertanyakan  ada beberapa pasal-pasal yang mengalami perubahan maupun penghapusan, yang dianggap tidak pro terhadap kaum pekerja/buruh.

Seperti Pasal 79 ayat 2 b UU nomer 13/2003 tentang istirahat mingguan, dijelaskan dalam RUU cipta kerja menghapus aturan 5 hari kerja dan hanya enam hari kerja dalam satu minggu. Pasal 81 UU nomer 13/2003, tentang cuti haid dalam UU cipta kerja tidak tercantum, padahal UU sebelumnya mengatur pekerja buruh perempuan memiliki hak dan bisa memperoleh libur pada haid hari pertama dan kedua.

Pasal 82 UU nomer 13/2003, mekanisme cuti hamil atau melahirkan bagi pekerja perempuan,dalam RUU cipta kerja tidak tercantum atau mengalami perubahan bahkan status penghapusan dalam pasal tersebut, begitu juga dengan pasal 83,pasal 80 tidak tercantum, ada kemungkinan pasal-pasal tersebut tidak menemui kejelasan.

Pasal 161 butir 3 pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja memperoleh uang pesangon, dalam RUU cipta kerja dihapus begitu juga dengan pasal-pasal lain seperti pasal  162,163,164,165,166,167,di sini banyak yang berpendapat keptusan wakil rakyat merugikan hak dan kesejahteraan buruh.

Pasal 59 butir 4 tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu di adakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh di perpanjang, dalam RUU cipta kerja telah dihapus. Dalam hal ini bisa menjadi poin positif yang bisa diambil dengan penghapusan pasal tersebut bisa saja pekerja dikontrak seumur hidup, dan poin negatifnya pekerja bisa saja diputus hubungan kerja kapan saja karena tidak adanya perjanjian hubungan kerja yang jelas.

Menurut beberapa sumber ada beberapa pasal yang dianggap bermasalah seperti tentang tenaga asing terkait dengan pasal 42, pasal 43, pasal 44 yang mengalami banyak perubahan di RUU cipta kerja.

Perlu kita sadari dan pahami bersama keputusan ini secara tidak langsung telah di sepakati oleh masyarakat yang di wakilkan oleh wakil rakyat (DPR) dan pejabat. Mengingat 74,31% menyetujui RUU Cipta kerja dan 15,69% menolak versi Dewan Perwakilan Rakyat dari beberapa fraksi partai politik. Bisa diartikan 74,31% dari sekitar 270 juta menyetujui dan 15,69% telah menolak.

Jika memang dianggap ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wakil rakyat (DPR) bisa dipastikan  masyarakat kedepan akan lebih teliti dalam memilih wakil rakyat. Perlu diketahui juga ini tidak sepenuhnya kesalahan ada di tangan wakil rakyat yang dianggap keliru dalam pengambilan keputusan. Mengingat satu tahun yang lalu dalam proses pemilihan caleg banyak dipengaruhi oleh beberapa polemik, seperti black campaign, golput dan masih banyak masyarakat yang lebih tergiur pada isi amplop dari ratusan ribu, 50 ribu bahkan 15 ribu (Money Politic).

Dalam hal ini pendidikan politik masyarakat juga penting agar kedepan bisa memilih sosok legislatif yang berdasarkan pengetahuanya dan integritasnya, bukan berdasarkan memilih salah satu caleg dari isi amplop atau hasil dari ajakan (agitasi) seperti black campaign , dan yang lebih menyayangkan mereka memilih untuk golput.


(Ridho Maulana adalah ahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu (UPB) Jurusan Teknik Informatika)