Omnibus Law Cipta Kerja Tak Hapus Klaster Pendidikan, Fikri: Kebohongan Publik Akut
LAPORAN SL. GAHARU
Selasa, 06/10/2020, 13:13:58 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih

PanturaNews (Jakarta) - Klaster Pendidikan ternyata tak dihapuskan sepenuhnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam paripurna DPR RI, Senin 05 Oktober 2020 kemarin.

Hal itu sangat disesalkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih di Jakarta melalui pers releasenya, Selasa 06 Oktober 2020.

“Faktanya masih ada klaster Pendidikan di sana, padahal sudah ada janji untuk mencabut klaster ini dari UU Cipta Kerja, apa tidak kebohongan publik akut namanya?” sesal politisi Partai Keadilan Sejahtera (PSK) ini.

Fikri menunjuk pada paragraf 12 UU Cipta Kerja tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pasal 65 menyebut ‘Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini’. 

“Dengan klausul tersebut, maka mulai detik ini setiap institusi Pendidikan wajib punya izin usaha, selamat!” tutur Fikri yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Fikri juga menambahkan, UU Cipta Kerja ini dengan terang mendeklarasikan Indonesia telah resmi masuk dalam sistem liberalisasi Pendidikan. Dia menyesalkan sikap inkosistensi yang disampaikan berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun Baleg DPR RI soal pencabutan klaster Pendidikan itu. 

“Jadi ini semacam prank buat publik, terutama masyarakat Pendidikan yang sudah ramai menolaknya,” ujar Fikri.

Sebelumnya, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena banyak penolakan dari berbagai pihak. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang menyatakan bahwa sektor pendidikan adalah nirlaba.

“Itu bukti bahwa pengesahan UU ini dilakukan prematur dan dikejar target, semua aturan norma hukum diabaikan, termasuk putusan uji materi dari MK,” terang Fikri.

Fakta lain yang diungkap koleganya di Baleg DPR, adalah pembahasan RUU Cipta Kerja yang sangat terburu-buru dan terkesan menghalalkan segala cara (end justifies the means). 

“Fraksi PKS pernah disurati Baleg agar menyerahkan daftar isian masalah untuk 764 pasal dalam satu hari,” ungkap Fikri menirukan pengakuan anggota Fraksi PKS tersebut.

Sehingga menurut Fikri, bukan hanya soal aspek kecermatan dan kualitas legislasi RUU Omnibus Law yang mengkhawatirkan, tapi juga agenda tersembunyi lainnya yang menjadikan UU ini sarat kepentingan oligarki.

Fraksi PKS, lanjut Fikri, juga tegas menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU melalui sikap resmi fraksi di Paripurna DPR RI. “Selain liberalisasi Pendidikan, UU ini juga ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup bagi anak cucu kita,” sebut Doktor lingkungan hidup ini.