Fikri Minta Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata
LAPORAN SL. GAHARU
Rabu, 23/09/2020, 20:15:23 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih

PanturaNews (Jakarta) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, untuk mengembangkan potensi desa wisata yang masih luput perhatian pemerintah.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih dalam rapat pembahasan anggaran dengan Menparekraf, Wishnutama Kusubandio di DPR RI, Jakarta, Rabu 23 September 2020.

“Pertumbuhan rural tourism itu malah tumbuh 6 persen menurut UNWTO. Kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengambil peluang ini, membangkitkan pariwisata setelah dihajar pandemi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PSK) ini.

Menurut Fikri yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, selama ini mancanegara mengenal Indonesia dengan wisata pedesaannya baru dalam hitungan jari.  

“Hanya empat desa yang sudah mendunia, dua di Bali dan dua di Yogyakarta,” jelasnya.  

Fikri merujuk pada empat Desa Wisata di Indonesia yaitu Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).

Keempat desa wisata tersebut berhasil mendunia, berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya. 

“Jadi jangan anggap remeh lingkungan, kita mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya,” pintanya.

Fikri menegaskan perlunya pengarusutamaan isu lingkungan, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan.  “Apalagi 90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga sepertiganya saja kita kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, ini akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global,” urainya.

Karenanya, Fikri meminta Menparekraf memfokuskan kebijakan kepada pembangunan pariwisata. Khususnya di pedesaan, mengacu pada panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas (Quality Destination).  

“Termasuk didalamnya adalah respect for the environment and human heritage (lingkungan dan warisan budaya),” tambahnya.

 Selain itu, Fikri menekankan pentingnya pengelolaan manajemen destinasi di desa wisata dalam rangka menuju kualitas yang diharapkan.  

“Karenanya, perlu adanya koneksi dan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, dalam hal ini antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan,” pungkas Fikri.