Gabungan Ormas di Brebes Demo Desak Pembatalan RUU HIP
LAPORAN TAKWO HERIYANTO
Senin, 29/06/2020, 17:20:44 WIB

Massa gabungan dari 13 Ormas di Brebes melakukan aksi demo menuntut pembatalan RUU HIP (Foto: Takwo Heriyanto)

PanturaNews (Brebes) - Gabungan organisasi (Ormas) kepemudaan dan elemen masyarakat yang tersebar di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat, Senin 29 Juni 2020. Mereka mendesak pembatalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Aksi gabungan yang terdiri dari 13 ormas kepemudaan dan elemen masyarakat itu, sempat mencuri perhatian masyarakat setempat dan pengguna jalan.

Itu lantaran, melakukan aksi demonstrasi di awali dengan jalan kaki dari halaman Islamic Center Brebes menuju Gedung DPRS setempat.

Sesampainya di halaman gedung wakil rakyat Brebes itu, baru kemudian melakukan orasi. Selanjutnya dengan membacakan sila-sila Pancasila, juga membacakan surat pernyataan sikap menolak sekaligus mendesak cabut RUU HIP. 

Adapun gabungan dari 13 ormas dan elemen masyarakat. Di antaranya, Pemuda Pancasila (PP), Srikandi PP, Sapma PP, Pemuda Muhammadiyah, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Mujahidah Pembela Islam (MPI) dan berbagai organisasi masyarakat serta elemen masyarakat lainnya. 

Aksi mereka di sambut baik oleh Ketua DPRD Brebes Moh. Taufik beserta unsur pimpinan lainnya. Mereka kemudian beraudiensi di ruang pertemuan Gedung DPRD Brebes.

Koordinator Aksi Unjuk Rasa Azmi Majid mengatakan, ada dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Yakni, tolak dan cabut RUU HIP. Kemudian, tolak paham komunisme di Indonesia.

Menurutnya, pihak DPRD juga merespon aspirasi dari massa. Rencananya, aspirasi tersebut akan langsung ditindaklanjuti ke pusat.

"Yang utama, kami meminta paham komunis harus dibubarkan," tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Brebes Moh. Taufik melalui Wakil Ketua DPRD Zubad Fahilatah menjelaskan, pihaknya sebagai wakil rakyat daerah siap menampung aspirasi mereka dan akan segera menindaklanjuti ke DPR RI.

"Karena kewenangan ini ada di pusat, maka akan kami sampaikan ke pusat," terangnya.

Aksi unjuk rasa yang sempat menyita perhatian masyarakat dan pengguna jalan itu, berjalan dengan lancar dan kondusif.