Eta Wiwid: Stop Gerakan Penyesatan dan Hoax
LAPORAN SL. GAHARU
Minggu, 20/01/2019, 18:33:17 WIB

Ketua Umum DPP Benteng#212#Jokowi, Eta Wiwid (kiri) (Foto: Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Jika ada yang bertanya apa itu Benteng#212#Jokowi? Jawabnya, itu adalah organisasi yang terbentuk karena keresahan masyarakat, karena keberagamanya diacak-acak. Makanya pakai nama ada simbol pagar didepan dan dibelakang angka 212, jadi jangan lupa menulis #212#.

Seperti diketahui bahwa kelompok 212 berusaha menecah kerukunan, membelah-belah antara suku, ras, agama. Karena itu Benteng#212#Jokowi hadir, agar bisa menghentikan penyesatan kepada masyarakat. Kelompok itu selalu mengatas namakan agama, padahal politik.

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Benteng#212#Jokowi, Eta Wiwid saat Silaturahmi dan Jaring Aspirasi Masyarakat Kota Tegal bersama Kantor Staf Presiden (KSP), di Warung Makan Rakapok Jalan Tentara Pelajar, Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu 20 Januari 2019 siang.

“Jadi gerakan itulah yang kita pagari, agar meraka berhenti menyesatkan masyarakat dengan menggunakan topeng agama, gerakan yang dibungkus dengan agama, supaya orang gampang terpengaruh,” ungkap Eta Wiwid.

Didampingi Sekjen DPP Benteng#212#Jokowi, Nanang Subyantoro. Pembina DPP Benteng#212#Jokowi Yusson de Bani, Eta Wiwid menjelaskan bagi yang masih waras, bahwa gerakan itu adalah politik yang dibungkus dengan agama. Makanya dipakai pagar 212 pagar, untuk menghentikan gerakan yang menyesatkan masyarakat.

“Pada kenyataanya, masyarakat kita sangat mencintai NKRI, masih sangat mencintai kerukunan. Karenanya Benteng#212#Jokowi akan mengembalikan lagi rasa nasionalisme, mengembalikan rasa kebangsaan yang mulai roboh, karena terpengaruh dengan masalah-masalah pengadudombaaan dan penyebaran berita bohong atau berita hoax. Jadi arti #212# bukan saja membentengi, tapi mencegah lebih jauh lagi penyesatan,” tegasnya.

Lalu kenapa ada kata Jokowi, lanjut Eta Wiwid, karena Jokowi adalah pemimpin yang amanah. Ini adalah era pemimpin yang bersih. Jadi misinya adalah melahirkan Jokowi-Jokowi baru di masa mendatang di setiap wilayah.

Organisasi Benteng#212#Jokowi akan jadi jembatan, menjadi pancaindra Nawacita Jokowi. Kader-kader Benteng#212#Jokowi di daerah akan menjadi pengawas program-program Jokowi yang tidak tepat sasaran.

“Kita akan menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat paling bawah ke KSP untuk diteruskan ke presiden. Kita menjadi panca indera pemerintah, untuk membantu aspirasi masyarakat bawah,” terangnya.

Menurut Eta Wiwid, Jokowi tidak mungkin tahu programnya di masyarakat bawah yang tidak dilaksanakan, atau program seperti KIS, KIP dan BPJS yang tidak tepat sasara, kalau tidak ada yang memberi tahu. Jadi angggota Benteng#212#Jokowi yang mencari data, kemudian membawa permasalahan masyarakat itu ke KSP.

“Kita sebagai pengawal program-program Jokowi di setiap wilayah. Kita yang akan mencari tahu apa masalahnya, sehingga program yang pro rakyat itu, tidak berjalan dengan baik, atau tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Benteng#212#Jokowi akan bertidak sebagai jembatan untuk masyarakat sekitar, menjadi panca indera program-program Jokowi. Jadi kerja kita berjenjang, karena yang di pusat tidak akan tahu apa yang terjadi di daerah. Makanya yang berada di daerah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat bawah yang menyerap keluhan masyarakat.

Benteng#212#Jokowi akan menjadi jembatan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat bawah, kemudian KSP akan mencari penyelesaian dengan melibatkan lembaga dan kementrian-kementrian terkait.

“Apalagi presiden, kitapun yang ada di pusat tidak akan tahu permasalahan di daerah, kalau tidak ada laporan,” tandasnya.

Ditambahkan Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Benteng#212#Jokowi, Nanang Subyantoro, semua masukan tentang keluhan masyarakat bawah, harus secara tertulis dan ditunjang data yang benar, riil dan akurat. Laporan yang dibuat daerah, jangan hanya kira-kira atau asumsi saja. Dari DPD dibawa ke DPP. Lalu DPP yang akan menindaklajuti ke KSP, agar permasalahan yang dilaporkan dapat diselesaiakan. Dengan begitu, program-program Jokowi dikawal akan terlaksana dengan baik, dan tepat sasaran kepada yang berhak.

“Kita harus punya data yang akurat, karena kita bukan organisasi yang main-main. Kita bicara harus dengan data. Selain itu, kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat yang sudah terpengaruh dengan berita hoax dan fitnah. Tapi kita diperintahkan untuk tidak melawan hoax dan fitnah, dengan kembali melakukan hoax dan fitnah,” pungkasnya.