Agung: Wewenang MKD Tegakan Kode Etik DPR RI
LAPORAN SL. GAHARU
Selasa, 01/05/2018, 12:33:05 WIB

Anggota DPR-MPR RI Fraksi Partai Golkar, H Agung Widyantoro

PanturaNews (Brebes) - Pada pelaksanaan Reses Anggota DPR-MPR RI Fraksi Partai Golkar, H Agung Widyantoro, SH,MSi di Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu 29 April 2018, ada pertanyaan menarik yang diajukan warga.

Dari sejumlah warga yang hadir, salah satu warga menanyakan, apakah tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) saat ini, bisa diperluas sampai dengan menjaga marwah kehormatan parlemen daerah yaitu DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota?

Mendapat pertanyaan demikian, H Agung Widyantoro yang juga anggota MKD DPR RI menjawab bahwa tertuang dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR.

“Tugas dan wewenang MKD, menerbitkan surat edaran tentang anjuran untuk mentaati Tata Tertib, serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota. Dan memantau perilaku, kehadiran Anggota dalam rapat DPR,” jelas Agung.

Menurut Agung, MKD juga memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas DPR. Seterusnya MKD menindak lanjuti dugaan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan.

“MKD melakukan pemanggilan dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak taat dalam melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih, dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang MKD,” tutur politisi yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes).

Lebih lanjut dijelaskan, MKD bisa melakukan kerja sama dengan lembaga lain, memanggil pihak terkait, menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan, dan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD.

Jadi wewenang MKD, lanjut Agung, memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak taat melaksanakan salah satu kewajiban, atau lebih dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai MPR.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, MKD bertugas menegakkan Kode Etik DPR RI. Penegakkan Kode Etik DPR RI yang dilakukan oleh MKD, menggunakan pendekatan sistem pencegahan dan penindakan,” ujar Agung.

Sementara menegakkan kehormatan dank ode etik DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota, adalah wewenang dan tugas Badan Kehormatan (BK) DPRD. BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

“BK bertugas mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD. Jadi di DPR RI ada MKD dan di DPRD ada BK, dimana keduanya punya tugas dan wewenang masing-masing,” pungkas Agung.