Bakal Calon Uyip dan Amir Berlaku Khusus
Senin, 13/11/2017, 10:29:04 WIB

Munculnya sejumlah banner dan baliho politik ukuran besar di sepanjang arteri Kota Tegal, hampir dipastikan untuk kepentingan Pilkada 2018. Bagai mozaik nusantara, para kandidat berlomba mempopularkan diri masing-masing untuk meraih elektabilitas guna menangguk suara rakyat pemilih.

Untuk menarik simpati rakyat, gambar mereka dibikin bagus, apik dan jargon yang begitu indah. Gambar tiap kandidat lelaki atau perempuan nampak bersih, ganteng dan ayu berbinar.

Ada yang menampilkan pose seksi atawa diseksi-seksikan, berusaha tersenyum atau disenyum-senyumkan. Bahkan untuk meyakinkan publik ada yang sengaja berpose dengan ketua umum partai tertentu sebagai cara bahwa dirinya telah diterima oleh partai yang bersangkutan. Menampilkan photo seperti itu bisa saja sebagai sikap kurang percaya diri menyusul yang bersangkutan bukan kader partai.

Dari sekian baliho dan banner politik yang tersebar dimana-mana saya terganggu dengan salah satu bakal calon walikota Tegal H. Edy Suripno SH,MH  yang biasa disapa Mas Uyip. Betapa tidak, ketika hampir semua bakal calon walikota, kecuali jalur Independen, membutuhkan rekomendasi partai dengan mengiba-iba bahkan rela membesarkan nama partai dengan menyiapkan seluruh bannernya berlogo partai, justru Mas Uyip, mentiadakannya.

Tak hanya menghilangkan logo partai saja tetapi banner dan balihonya tampil sendirian alias tidak berpasangan. Padahal publik mengetahui Mas Uyip hingga saat ini tercatat sebagai Ketua DPRD Kota Tegal dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal.

Inilah yang mengganggu pikiran saya untuk menulis dengan maksud bertanya kepada khalayak. Apakah yang dilakukan Mas Uyip produktif atau kontra produktif? Orang pasti bertanya-tanya apakah yang bersangkutan maju pilkada 2018 tidak menggunakan kendaraan PDI Perjuangan. Dengan tampil sendirian tanpa didampingi calon wakilnya, apakah telah terjadi konsatalasi politik di tubuh PDI Perjuangan? Tentu spekulan politik akan menilai banyak hal tentang fenomena ini.

Menurut hemat saya, apa yang dilakukan Mas Uyip bukan yang pertama kali dilakukan oleh politikus. Kandidat bakal calon wakil walikota dari PKS H. Amirudin LC telah melakukannya dengan menebar ribuan banner photo dirinya tanpa logo partai PKS, meski Amirudin tercatat sebagai Ketua PKS Kota Tegal. Mengapa mereka berjalan tanpa identitas partai seperti gerakan yang dilakukan bakal calon dari unsur Independen?

Kalau boleh menganalisa, ada dua hal yang bisa kita hitung untuk menakar strategi mereka. Pertama, karena partai belum ada kepasatian rekomendasi sebagai syarat pengusungan kandidat, atau karena merasa kuantitas kader partainya relatif kecil sehingga mereka membutuhkan tanggukan suara diluar kader partai.

Promo personal lebih dikedepankan sebagai kesadaran bahwa pilkada berbeda dengan pileg/ pemilihan legislatif. Peran partai dalam pilkada tak ubahnya sebuah kendaraan formal yang harus dipenuhinya sesuai dengan aturan KPU. Selebihnya, pertarungan pilkada akan fokus pada kekuatan personal. Di sejumlah pilkada, DKI—misalnya, Ahok dan Anies dalam memasuki babak kampanye, publik sudah tidak mempertanyakan soal partai kandidat. Tetapi figur personal yang akan muncul pada masing-masing pemilihnya.

Kedua, apa yang mereka lakukan adalah karena sudah memiliki kepastian atawa restu elit partai soal rekomendasi yang telah dirampungkan dimuka. Bahkan lebih mendasar lagi bahwa konstituen partai yang biasa disebut grassroat sudah solid berhasil melakukan konsolidasi sehingga kader partai tidak terombang-ambing lagi.

Memasang gambar personal kandidat dengan tidak menyertakan logo partai, bagi seorang ketua partai adalah kecerdasan tersendiri. Di dalamnya termaktub sebuah kesadaran, bahwa pemilih dalam pilkada tidak selalu kader partai. Karena tak sedikit orang yang mencintai  calon walikota-wakil walikota tetapi tak suka dengan partai pengusungnya.

(Lutfi AN adalah mantan wartawan, pemerhati social potitik, tinggal di Kota Tegal)