Jumat, 10/09/2021, 22:07:04
Ahok Diusulkan Pimpin Badan Pangan Nasional, Tafakurrozak: Kartel Pangan Akan Diperangi
LAPORAN JOHARI

Dr Tafakurrozak, Peneliti Masalah Pangan di Lembaga Pengkajian Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional (LPPSDAN)

PanturaNews (Jakarta) – Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencuat dalam bursa calon Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, pada 29 Juli 2021 tentang pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN).

Peneliti Masalah Pangan di Lembaga Pengkajian Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional (LPPSDAN), Dr. Tafakurrozak menilai, Ahok yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mempunyai kapasitas dan strong leadership serta political komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia.

“Dari track record Ahok yang memiliki kemampuan secara tegas dan cepat dalam memutuskan sesuatu permasalahan dapat dijadikan bekal  dalam merumuskan koordinasi dan sinkronisasi  kebijakan lintas sektoral masalah pangan yang masih carut marut dan belum optimal sekarang ini. Kecakapan Ahok dalam memutuskan secara cepat, tepat, transparan dan tidak terganjal oleh birokrasi yang panjang dan berbelit sangat diperlukan oleh Badan Pangan Nasional yang masih baru,” urainya dalam keterangan tertulis, Jumat 10 September 2021.

Dengan kecakapan tersebut diharapkan koordinasi dan sinkronisasi masalah kebijakan pangan dapat tercapai di tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Apalagi  kondisi keterbukaan di semua instansi pemerintah pusat dan daerah cukup kondusif saat ini.

Lebih lanjut dikatakan Rozak yang merupakan alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menilai, Basuki Tjahaja Purnama berpengalaman dalam memerangi kartel minyak dan gas. Pengalaman ini bisa diterapkan dalam memberantas kartel pangan, sekaligus mencegah dominasi sebagian pihak dalam menyalurkan kepentingannya yang tidak terkendali dalam masalah kartel pangan sehingga otomatis melindungi hasil panen petani Indonesia dan menjaga stabilitas keamanan pangan Indonesia.

“Masalah kartel pangan ini  melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, khusus di luar negeri disinyalir melibatkan jaringan organisasi internasional yang rapi,” ujarnya.

Sebagaimana disebutkan, pembentukan Badan Pangan Nasional oleh Presiden Joko Widodo berdasakan Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2021 merupakan mandat Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dari Perpres itu, Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Badan Pangan Nasional akan dipimpin Kepala Badan dan bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Terdapat 9 jenis pangan yang akan menjadi lingkup kerja , tugas, dan fungsi Badan Pangan Nasional, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Lembaga ini memiliki otoritas untuk memutuskan kebijakan pengendalian bahan kebutuhan pokok, seperti penentuan kuota impor pangan, penyaluran cadangan pangan, dan substitusi pangan.

Dengan terbentuknya Badan Pangan Nasional ini diharapkan ke depan tidak ada lagi fragmentasi koordinasi kebijakan masalan pangan. 


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita