Senin, 22/02/2021, 16:27:50
Sosialisasi UU No. 4/2019, Dewi Aryani: Bidan Punya Kewajiban dan Hak
LAPORAN SL. GAHARU

Dalam masa reses kali ini, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dr. Dewi Aryani memberikan sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 2019 kepada puluhan bidan se Kabupaten Tegal. (Foto: Dok/Tim DeAr)

PanturaNews (Tegal) - Sesuai UU Nomot 4 Tahun 2019, para bidan punya kewajiban profesi. Bidan agar para bidan benar-benar melaksanakan tugasnya sepenuh hati, dan memahami kewajibannya.

Hal itu ditekankan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Hj. Dewi Aryani. M.Si pada sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

“Kewajibannya diantaranya memberikan pelayanan sesuai kompetensi, kewenangan, mematuhi kode etik standar profesi, standar pelayanan profesi hingga standar operasional,” tegas Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Sosialisasi diselenggarakan pada masa Resesn kali ini di Rumah Aspirasi di Dukuh Peleman Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Senin 22 Februari 2021.

“Para bidan juga di harapkan selalu menggali perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan. Mempertahankan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya, melalui pendidikan dan berbagai pelatihan yang diperlukan,” tandas Dewi Aryani.

Selain itu, Dewi Aryani juga mendorong pemerintah pusat hingga daerah untuk dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan terkait, agar pendidikan kebidanan tidak hanya terfokus pada pendidikan vokasi saja, yang menyebabkan pengembangan profesi bidan menjadi lambat. 

“Dalam hal praktek kebidanan, jangan sampai ada lagi ketidaksesuaian antara kewenangan dan kompetensi yang di miliki oleh bidan,” tutur politisi dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab. Tegal, Kab. Brebes) ini.

Bidan, lanjut Dewi Aryani, sebagai pemberi pelayanan kebidanan harus di siapkan kemampuannya. Hal itu untuk mengatasi berbagai perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat.

“Karenanya menjadi hak para bidan juga untuk terus di bekali berbagai pengetahuan dan praktik, sesuai dengan perkembangan keilmuan hingga peralatan kesehatan yang ada,” ujarnya.

Sementara dalam dialog para bidan-bidan desa se Kabupaten Tegal, menyampaikan aspirasi kepada Dewi Aryani, diantaranya pengajuan pendidikan di batasi oleh instansi. Fasilitas untuk bidan desa tidak ada, semua mandiri sedangkan PLKB yang pekerjaannya lebih ringan dari bidan malah dapat fasilitas seperti motor, ipad dan lainnya

Aspirasi juga spal MU (mid wifery update) dan APN (asuhan persalinan normal), harus dibayar mahal, sedangkan instansi butuh untuk memperpanjang STR, para bidan berharap bisa difasilitasi oleh pemerintah.

“Para bidan mengatakan bahwa TPP (tunjangan penghasilan pegawai) di Kabupaten Tegal dihapus, sedangkan di kabupaten lain ada,” papar Dewi Aryani.

Pada kesempatan ini, Dewi Aryani juga memberikan bingkisan paket sembako yang berisi beras, minyak, gula, sarden, teh, kopi, madu, mie kering, sabun cair, jilbab dan lipstik untuk para bidan peserta sosialisasi.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita