Rabu, 17/02/2021, 20:28:12
ORPETA Gugat Wali Kota Tegal dan PT KAI Sebesar Rp 6 Miliar
LAPORAN JOHARI

Suasana sidang gugatan di PN Tegal

PanturaNews (Tegal) –Sebanyak 33 pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Organisasi Pedagang eks Taman Poci Kota Tegal (Orpeta) menggugat Wali Kota Tegal dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp 6.161.300.000. Pasalnya saat digusur untuk revitalisasi Taman Pancasila, sekitar bulan Februari 2020, PKL tidak ditempatkan dan tidak mendapat ganti untung.  Sidang gugatan pertama digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Rabu 17 Februari 2021.

Kuasa hukum Orpeta Joko Restu Widodo SH, usai sidang mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pemerintah berkewajiban mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, aman, sejahtera dan nyaman dalam kegiatan usaha ekonomi.

“Kami menggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Wali Kota Tegal dan PT KAI, akibat kebijakannya membuat PKL kehilangan  pendapatan karena tidak bisa lagi berdagang, untuk itu kami ingin mencari keadilan,” tegas Joko Restu.

Terkait materi gugatan lanjut Joko, pedagang eks Taman Poci digusur karena Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melakukan revitalisasi Taman Pancasila. Komitmen Pemkot Tegal akan menempatkan pedagang di sebelah timur RM Dewi, Jalan KH Mansur, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, ternyata  tidak semua pedagang mendapatkan tempat di situ. Akibat sebagian pedagang menganggur karena tidak ada tempat untuk berdagang.

“Pedagang digusur dan tidak semuanya ditempatkan di sebelah Timur RM Dewi, yang 33 pedagang ini menganggur dan tidak punya penghasilan,” imbuh Joko Restu.

Sedangkan menurut Ketua Orpeta Edy Kurniawan alias Edi Bongkar, mengatakan tanggal 20 Januari 2020, Pemkot Tegal melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) melalukan penebangan pohon di Taman Pancasila. Dilanjutkan pada bulan Februari 2020, Dinas PU menggunakan alat berat melakukan pengerukan tanah di Taman Panasaila dengan penajgaan ketat aparat. Akibatnya lahan Taman Pancasila tidak bisa ditempati untuk  berjualan.

Berbagai upaya telah ditempuh baik surat, audiensi maupun aksi damai agar PKL tetap bisa berdagang. Namun tergugat I (Pemkot Tegal) melalui Satpol PP perintahkan penempatan di PPIB, yang notabene lokasinya sepi dan tidak strategis untuk mendatangkan animo masyarakat mengunjungi kegiatan ekonomi.  Padahal PKL butuh tempat yang strategis dan berkumpulnya masyarakat.

“Atas perbuatan Pemkot Tegal dan PT KAI, PKL mengalami kerugian dan Orpeta menggugat kepada  Wali Kota Tegal  dan PT KAI, kerugian meteriil sebesar Rp 1.372.700.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp 5 miliar. Sehingga total kerugian sebesar Rp 6.161.300.000, yang dibebankan secara tanggung renteng oleh tergugat I dan tergugat II, yang dibayarkan secara tuntas dan seketika saat putusan dibacakan,” tegas Edi Bongkar.

Ketua majelis hakim Paluko Hutagalung SH MH dengan anggota Windi Ratnasari SH dan Indah Novi Susanti SH MH, memberikan waktu kepada penggugat (Orpeta) dan tergugat I (Pemkot Tegal) yang diwakilkan Niken Tri Haryati SH dan PT KAI (diwakilkan staf) untuk melakukan mediasi selama 1 bulan.   

  

“  

   


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita