Sabtu, 13/02/2021, 19:53:05
Peranan Akuntansi Dalam Memberikan Informasi Desa
Oleh: Hana Raihanah Mumtazah

DATA Kementerian Keuangan, menunjukan jumlah desa meningkat dari 74.093 pada 2014 menjadi 74.754 pada 2015. Untuk melihat kondisi desa saat ini kita bisa melihat fenomena kemiskinan di pedesaan.

Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat dari dari 27,73 juta orang (10,96 %) pada September 2014 menjadi 28,59 juta orang (11,22 %). Dari total penduduk miskin Indonesia, 62,75% berada di pedesaan. Jumlah orang miskin di desa meningkat dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada September 2015.

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan (Hoesada: 2014). Eko (2014) menyatakan desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Ismail, Widagdo, dan Widodo: 2016).

Peranan akuntansi dalam memberikan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan perlu kiranya diterapkan di desa. Praktek akuntansi pada lembaga pemerintah seperti di desa, juga perlu menerapkan teknologi informasi. Sebab, teknologi dan informasi dapat membantu pemerintah di tingkat desa, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menyampaikan informasi desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan (Ismail, Widagdo, dan Widodo: 2016).

Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:

Pertanggungjawaban: yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.

Manajerial: yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Pengawasan: yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Gunawan (2014) bila kita melihat kepustakaan tentang camat dan lembaga kecamatan dapat diketahui di Indonesia maupun di nusantara sudah cukup lama, jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Istilah camat kiranya telah dikenal masyarakat khususnya di Jawa dan Madura, sejak sebelum penjajahan Belanda. Di Jawa Barat terdapat istilah cutak yang peranannya sama dengan camat, yaitu seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri beberapa desa (Bayu Surianingrat, 1981:1).

Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan menghadapi banyak masalah. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal-usul, pendidikan, umur, maupun kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah maupun banyaknya desa/ kelurahan di lingkungan kerjanya. Salah satu implikasi negatif dari penafsiran berlebihan dimaksud adalah pengubahan status, fungsi dan kedudukan kecamatan dari organisasi kewilayahan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berbicara tentang kedudukan kecamatan, dimana UU Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, sedangkan UU Nomor 22 Tahun 1999, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (Gunawan: 2014).

Dengan demikian, kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan. camat bukan lagi Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa wilayah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, artinya kedudukan camat di kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti Kepala cabang dinas, Kepala UPTD. Sehingga camat tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan lainnya (Gunawan: 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bentuk website di Desa, menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Adapun untuk informasi yang disajikan pada website Desa dapat berupa menyediakan beragam informasi terkait desa. Informasi tersebut meliputi Sejarah, Wilayah, Statistik, Potensi Desa, Perangkat Desa, Pembangunan, dan Layanan.

Hal ini juga sesuai dengan amanat undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Website desa adalah bagian dari penggunaan teknologi informasi dalam rangka keterbukaan Informasi publik.

Oleh karena itu, menurut penulis desa yang dalam hal ini di wilayah Kabupaten Brebes, untuk mendeskripsikan desa melalui pengelolaan website yang memuat informasi desa. Seperti informasi kependudukan, pendidikan, lahan, sarana dan prasarana, dan APBdes yang menyajikan termasuk rencana anggaran dan realisasi. Perlu juga rubrik statistik untuk informasi misalnya terkait APBDes.

(Hana Raihanah Mumtazah adalah Mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita