Rabu, 10/02/2021, 22:14:45
Kembali Menemukan Nilai-Nilai Kebebasan, Melalui Karya Musik
Oleh: Baqi Maulana Rizqi

Sartre pernah menyatakan “aku dikutuk bebas, ini berarti bahwa tidak ada batasan atas kebebasan ku, kecuali kebebasan itu sendiri, atau jika mau, kita tidak bebas untuk berhenti bebas” (Yunus: 2011).

Pernyataan tersebut menunjukan kebebasan adalah bagian dari tema penting untuk dikaji lebih dalam dalam kehidupan, sebab hal ini berkaitan dengan keberlangsungan interaksi sosial. “aku dikutuk bebas”, penggalan dari pernyataan Sartre menunjukan buah dari pemikiran yang menjelaskan bahwa kebebasan seperti halnya kutukan, sesuatu yang bisa jadi tidak diharapkan akan tetapi ada.

“Ini berarti bahwa tidak ada batasan atas kebebasan ku, kecuali kebebasan itu sendiri”, potongan kalimat selanjutnya lebih menjelaskan bahwa kebebasan itu melekat daripada individu, dan yang mampu membatasi kebebasan adalah kebebasan itu sendiri. “atau jika mau, kita tidak bebas berhenti untuk bebas”, dengan potongan kalimat terakhir Sartre mencoba menegaskan kembali tentang kebebasan untuk memilih tidak bebas.

Menurut Sartre manusia secara individual mempunyai kebebasan untuk mencipta dan memberi makna kepada keberadaannya dengan merealisasikan kemungkinan-kemungkinan yang ada dengan merancang dirinya sendiri. Namun, ia tidak bisa sendirian, atau tidak bisa dilakukan perseorangan saja, tetapi harus berlangsung dalam konteks intersubyektivitas, yaitu bersama dengan yang lain (Yunus: 2011). 

Menjadi libertarian artinya menaruh kepedulian pada kebebasan semua orang, menghormati hak-hak mereka, meskipun apabila kita tidak setuju dengan pendapat-pendapat mereka. Menjadi libertarian artinya menolak menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan, tetapi justru menggunakan cara-cara damai dan voluntaristik dalam mencapai tujuan-tujuan pribadi, entah itu yang bersifat personal ataupun yang bersifat lebih luas seperti meningkatkan kondisi kemanusiaan, menyebarkan pengetahuan, dan sebagainya.

Cara-cara damai dan voluntaristik ini harus terus diupayakan entah di dalam bingkai masyarakat “kapitalistik” di mana pertukaran dilaksanakan dengan bebas, atau dalam konteks wacana iptek, filantropi, seni, atau sekedar relasi persahabatan di antara umat manusia (Palmer: 2013).

Pendapat diatas dapat menjadi penghantar kita untuk bisa memposisikan diri atas realitas yang ada, kita sebagai warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban yang mengikat apalagi tinggal di sebuah negara hukum seperti di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis mencoba mendeskripsikan atas perspektif penulis terkait kebebasan warga negara di indonesia.

Kita bisa merujuk pada laporan yang disajikan oleh Katadata.co.id yang bersumber dari Freedom House tahun 2019, dengan judul Indeks Kebebasan di Indonesia Menurun akibat Diskriminasi dan Kekerasan: Indeks Kebebasan Indonesia (2016-2019). Kondisi hak politik dan kebebasan sipil Indonesia semakin menurun sejak 2016. Hal ini terlihat dari laporan yang dipublikasikan Freedom House dengan judul “Freedom In The World”, skor kebebasan Indonesia pada 2019 sebesar 62 dari skala 0-100.

Angka tersebut mengalami penurunan dalam tiga tahun secara beruntun. Freedom House menyebutkan, penurunan ini terjadi karena adanya korupsi yang sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan, ketegangan di Papua, dan penggunaan kewenangan secara politis atas undang-undang pencemaran nama baik.

Kondisi tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori setengah bebas yang dapat dilihat dari tiga indikator. Indikator ini memiliki skala maksimal 7 (1 bebas - 7 tidak bebas) dengan nilai 3 terhadap angka kebebasan, 2 terhadap hak politik, dan 4 terhadap kebebasan sipil.

Tidak hanya itu, KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) baru-baru ini membuat Siaran Pers di kanal websitenya respon atas Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Pelarangan tersebut adalah hasil dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

KontraS menilai bahwa Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (SKB FPI) bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat. SKB FPI tersebut, salah satunya, didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 (UU Ormas) yang secara konseptual juga sangat bermasalah dari perspektif negara hukum. UU Ormas memungkinkan pemerintah untuk membubarkan organisasi secara sepihak tanpa melalui proses peradilan (due process of law). KontraS merinci kesalahan dalam SKB tersebut, meliputi:

Pertama, pernyataan bahwa organisasi yang tidak memperpanjang atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi yang secara de jure bubar, tidaklah tepat. Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945.

Konsekuensinya, organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai “organisasi yang tidak terdaftar”, bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum.

Kedua, oleh karena FPI tidak dapat dinyatakan bubar secara de jure hanya atas dasar tidak memperpanjang SKT, maka pelarangan terhadap kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut FPI pun tidak memiliki dasar hukum. Pasal 59 UU Ormas hanya melarang kegiatan yang pada intinya mengganggu ketertiban umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan. UU Ormas tidak melarang suatu organisasi kemasyarakatan untuk berkegiatan sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 59 tersebut.

Ketiga, SKB FPI menjadikan UU Ormas yang bermasalah secara konseptual sebagai dasar hukum. Sejak UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017, prosedur pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melalui mekanisme peradilan, tetapi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah. Sejak perubahan tersebut, setidaknya sudah dua organisasi dibubarkan, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Perkumpulan ILUNI UI.

Dari latar belakang diatas perlu kiranya kita kembali merefleksikan pemikiran Sartre, Menurut Sartre manusia merupakan makhluk bebas, oleh karena makhluk bebas maka ia harus menentukan untuk dirinya secara sadar, untuk itu manusia harus berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, serta menjalankan eksistensinya dalam konstruksi itu. Manusia membuat hukuman, aturan, konvensi, memberi nama, serta menentukan tujuan.

Dalam dimensi demikian, semestinya manusia dapat menjalankan eksistensinya secara terbuka. Bila konstruksi itu diubah, maka yang terjadi adalah konflik, manusia dalam keadaan seperti itu harus menghadapi kenyataan. Manusia menjadi mual menghadapi kenyataan seperti itu, karena sifat eksistensi manusia selalu ingin berubah (Yunus: 2011). Begitu juga kaitannya dengan SKB FPI, seharusnya negara lebih terbuka dalam mengadili FPI dan dapat secara objektif, bukan berdasar subjektifitas atas kekuasaan yang sedang dijalankan.

Memahami libertarian kita bisa mengutip pernyataan Tom G. Palmer, “Kamu menghormati orang lain. Kamu menghormati hak-hak mereka. Kamu mungkin kadang-kadang merasa ingin menampar wajah orang lain atas perkataan mereka yang kamu anggap menyinggung perasaan, tetapi kamu mendahulukan akal sehat dan meninggalkan orang itu sendirian.

Atau kamu hanya akan membalas kata-kata dengan kata-kata. Bertindak layaknya seorang libertarian artinya menjadi seseorang yang beradab” (Palmer: 2013). Untuk itu, penulis mengajak untuk kembali menemukan nilai-nilai kebebasan melalui karya musik musisi Indonesia. Ini kiranya penting untuk disosialisasikan, sebab musik begitu dekat dengan masyarakat.

Menurut penulis ada beberapa lagu yang memuat nilai-nilai kebebasan di dalamnya, seperti kritik sosial dalam lirik-lirik lagu karya Farid Stevy Asta, vokalis FSTVLST grup musik rock Indonesia yang dibentuk di Yogyakarta.

(Baqi Maulana Rizqi adalah Mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita