Senin, 28/12/2020, 05:34:39
Tri Murdiningsih: Penjemputan Paksa Jenazah Bukti Lemahnya Edukasi
LAPORAN ZAENAL MUTTAQIEN

Tri Murdiningsih MPsi (Psikolog) anggota DPRD Brebes Fraksi PDIP (Foto: Dok. Zaenal Muttaqin) 

PanturaNews (Brebes) - Penjemputan paksa jenazah pasien Covid-19 di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, disorot oleh anggota DPRD, Tri Murdiningsih MPsi (Psikolog). Anggota Fraksi PDIP DPRD Brebes ini menilai lemahnya edukasi terhadap masyarakat tentang klasifikasi pasien dan protokol yang seharusnya diterapkan pada kasus COVID-19.

Menurutnya, dalam sepekan terjadi penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Brebes yang kemudian banyak diberitakan media dan juga viral di media sosial (medsos). Sebelumnya juga terjadi RSUD Bumiayu, terhadap jenazah yang semestinya diterapkan protokol kesehatan oleh petugas, tapi diambil paksa oleh warga.

"Kejadian di dua RS yang berbeda ini bisa jadi akibat ketidakpahaman masyarakat atas klasifikasi pasien dan protokol yang seharusnya diterapkan pada kasus COVID-19 karena lemahnya edukasi kepada masyarakat terkait hal itu,” kata Tri Murdiningsih, Minggu 27 Desember 2020.

Politisi dari wilayah selatan Kabupaten Brebes yang juga wakil ketua DPC PDIP Brebes Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak ini mengungkapkan, proses sosialisasi atau dialog dengan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi seharusnya dilakukan oleh pihak RS atau Gugus Tugas setempat, terutama tentang penatalaksanaan COVID-19.

“Pemkab seharus lebih aktif lagi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung dan sebaliknya untuk tidak melakukan diskriminasi atau viktimisasi terhadap warga dengan status pasien positif,” ungkapnya.

Dikatakan, untuk pencegahan stigma harus dipastikan bersama adanya pendampingan keluarga korban oleh aparat dengan harapan pemerintah desa dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Harus dipastikan edukasi tentang tata cara penanganan terhadap pasien positif dan pasien yang meninggal saat menjalani proses perawatan maupun pemulasaraan. Tentu semua ini dilakukan dengan mengedepankan kearifan budaya lokal di masing-masing wilayah,” terang Tri Murdiningsih.

Masih menurut Tri Murdinibgsih, peristiwa pengambilan paksa jenazah merupakan bentuk respon masyarakat atas lambatnya pemerintah dalam menangani pandemi. Tak hanya itu, minim dan sulitnya kesempatan warga untuk mengikuti tes, lamanya hasil tes dan penegakan diagnostik juga berpotensi menjadi masalah.

Kata dia, proses panjang yang harus ditempuh keluarga untuk mendapatkan kepastian status kesehatan keluarganya akan membebani masyarakat dari segi waktu dan biaya.

“Bahkan sering terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat terutama di desa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 semakin turun,” tuturnya.

Demi keselamatan dan kebaikan bersama, Tri berharap seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bergotong royong melawan COVID-19. Sehingga tidak terjadi lagi peristiwa pengambilan paksa pasien atau jenazah pasien oleh keluarga dan masyarakat.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita