Jumat, 23/10/2020, 22:07:52
Otoritas Jasa Keuangan Tegal, Siap Bantu Debitur UMKM
LAPORAN JOHARI

Kepala OJK Tegal Ludy Arlianto

PanturaNews (Tegal) –  Dampak dari pandemi covid-19, hampir 50 persen anggaran APBD maupun APBN terpangkas khusus untuk penanganan covid-19. Sehingga peredaran uang turun  dan tentunya membuat banyak pelaku usaha yang kolaps, termasuk lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).      

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Tegal mengumumkan ada 182. 443 debitur di Eks Karesidenan Pekalongan telah direstrukturisasi dari 207.117 debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala OJK Tegal Ludy Arlianto mengatakan, jumlah tersebut terbagi atas restrukturisasi pada industri perbankan, perusahaan pembiayaan atau leasing hingga seperti Pegadaian serta Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Laporan per 25 September ada sekitar hampir 200 ribu debitur yang telah direstrukturisasi dari debitur yang terdampak pandemi," kata Ludy, saat acara media gathering di sebuah kafe di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis 22 Oktober 2020.

Dalam kesempatan itu, Ludy  mengemukakan tentang Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh setiap bulan Oktober  merupakan salah satu upaya yang diinisiasi OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Harapannya, dapat mendorong penggunaan produk keuangan sebagai  sarana untuk memenuhi kebutuhan.Untuk tahun Oktober tahun ini, beberapa kegiatan webinar akan dilaksanakan dengan topik industri jasa keuangan meliputi Perbankan, Pegadaian, PMN, dan Perasuransian.

Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan perlombaan foto dan vlog literasi keuangan untuk tingkat anak-anak.  Di masa pandemi Covid-19 ini, Bulan Inklusi Keuangan tidak hanya menjadi sarana peningkatan literasi dan inklusi keuangan, namun diharapkan juga dapat mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Dalam momen ini OJK Tegal memberikan apresiasi kepada Pemda dan Industri Jasa Keuangan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan atas upaya dan dukungan terhadap implementasi Program PEN," kata Ludy.

Ludy mengemukakan, memang tidak semua pengajuan restrukturisasi debitur disetujui industri jasa keuangan (IJK). IJK memiliki kewenangan untuk menentukan mana-mana yang bisa disetujui.

"Restrukturisasi itu menjadi kewenangan perbankan. Dan bisa saja ditolak atas berbagai pertimbangan, jika seorang debitur tidak puas karena ditolak bisa saja melakukan gugatan ke pengdilan. Kalau ditolak bisa saja disengketakan perdata ke pengadilan," kata Ludy.

Restukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur saat ini sudah mulai melandai, distribusi pembiayaan kepada pelaku usaha sudah mulai meningkat dan subsidi bunga kepada debitur UMKM sedang diimplementasikan.

"Upaya ini semua tentunya diharapkan dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk dapat terus melakukan kegiatan usaha," tandasnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita