Senin, 12/10/2020, 12:07:55
Menanti Aspirasi Mahasiswa Pasca Demonstrasi
Oleh: Hana Raihanah Mumtazah

Ilustrasi

Terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diikuti masyarakat sipil, organisasi buruh, mahasiswa, dan pelajar respon atas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI yang pada hari Senin 05 Oktober 2020 telah disahkan, menuai penolakan diberbagai daerah termasuk di Kabupten Brebes.

Sebenarnya demonstrasi yang digelar di Kabupaten Brebes memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini tertuang pada UU 39/1999 tentang HAM pasal 25 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” artinya sekalipun itu dari aparat kepolisian tidak berhak untuk menghalang-halangi masyarakat sipil untuk menggelar demonstrasi.

Ini yang perlu diingat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil sebagai seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata dalam proses menyampaikan aspirasi di muka umum.

Pada Jum’at, 09 Oktober 2020 Kabupaten Brebes diliputi asap dan bunyi letusan tembakan gas air mata, aparat kepolisian yang dalam tugas menangani aksi demonstrasi tidak henti berupaya membubarkan dengan berbagai cara. Lokasi dekat gedung DPRD dan Alun-alun di Kabupaten Brebes menjadi saksi bisu, dimana kerumunan peserta aksi dipukul mundur oleh aparat kepolisan.

Penulis menyaksikan sendiri bagaimana penangannya yang cukup represif terhadap peserta aksi dilakukan oleh aparat kepolisian. Ini perlu menjadi catatan bagi aparat penegak hukum di kabupaten Brebes supaya tidak represif terhadap masa demonstran, apalagi sampai melanggar Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan juga Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara (PHH).

Berbagai macam penjelesan yang diberikan oleh pemerintah dilakukan, usai berlangsungnya aksi penolakan di berbagai daerah. Presiden sendiri secara langsung memberikan informasi terkait hoaks tentang pasal-pasal yang termuat pada UU Ciptaker yang berdedar di publik.

Presiden Joko Widodo membantah isu mengenai penghilangan hak cuti pekerja atau buruh, penghapusan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), jaminan kesejahteraan, hingga kemudahan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden mengatakan isu-isu tersebut adalah hoaks "Saya melihat adanya unjuk ras penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disnformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," pada konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/10).

Sebelumnya penulis sudah turut mengkaji dengan beberapa mahasiswa di kabupaten Brebes bagian selatan, memang yang masih menjadi pertanyaan adalah adanya pasal-pasal UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang dihapus dan juga tidak tercantum pada UU Cipta Kerja Omnibus Law yang di mana dikatakan hoaks oleh Presiden.

Lihat saja pada pasal 79 ayat 2 huruf b dalam UU No.13/2003 (UUK) pasal ini diatur mengenai istirahat mingguan, pasal 79 ayat 2 huruf b UUK menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Akan tetapi pada UU Cipta Kerja, aturan 5 hari kerja itu dihapus, sehingga berbunyi: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Adapun untuk pasal-pasal UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak tercantum pada UU Cipta Kerja Omnibus Law, bisa dilihat pada Pasal 81 UUK Pasal ini mengatur pekerja/buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan kedua pada saat haid, berbunyi: (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. UU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti haid bagi perempuan. UU Cipta Kerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari pertama dan kedua masa menstruasi yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga untuk peraturan ini masih mengacu pada UUK Nomor 13 Tahun 2003.

Pada pasal 82 UUK Pasal ini mengatur mekanisme cuti hamil-melahirkan bagi pekerja perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran. (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Draft UU Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut, sehingga tetap berlaku sesuai aturan dalam UUK.

Salah satu poin yang dihasilkan dari adanya demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya, yakni dengan tegas DPRD Kabupaten Brebes juga turut menolak UU Omnibus Law. Akan tetapi apakah hal ini sudah selesai dengan hanya pernyataan sikap oleh DPRD yang sudah satu frekuensi dalam penolakan Omnibus Law. Mari kita lihat sejauh mana keseriusan DPRD kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang sudah disampaikan dan disepakati.

(Hana Raihanah Mumtazah adalah Mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita