Jumat, 09/10/2020, 13:59:21
Melalui Surat Resmi, DPRD Brebes Sepakat Tolak UU Omnibus Law
LAPORAN TAKWO HERIYANTO

Salah satu anggota DPRD Brebes menunjukan Surat Penolakan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai serta di tandatangani. (Foto: Takwo Heryanto)

PanturaNews (Brebes) - DPRD Brebes, Jawa Tengah, sepakat untuk menolak Undang-undang Omnibus Law di sahkan DPR RI, Jumat 9 Oktober 2020.

Penolakan itu disampaikan perwakilan anggota DPRD Brebes, Wamadiharjo didampingi Anto Haryanto dan Mashadi, di sela-sela aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di depan gedung DPRD setempat.

Penolakan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai serta dibacakan melalui surat resmi yang telah di tandatangani itu, membuat massa yang melakukan aksi unjuk rasa senang.

Adapun isi surat penolakan tersebut yakni, bahwa DPRD Brebes menolak secara tegas UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah di sahkan menjadi UU oleh DPR RI, Senin 5 Oktober 2020 kemarin.

Selanjutnya dalam surat itu, DPRD Brebes mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Wamadiharjo mengatakan tuntutan massa pengunjuk rasa yaitu pencabutan Undang-undang Omnibus Law.

"Semua perwakilan menyampaikan hal yang sama. Atas dasar persetujuan dari pimpinan, bahwa kami menyetujui adanya penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja," jelasnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita