Selasa, 15/09/2020, 18:43:17
Diduga Potong Dana insentif Nakes Covid-19, Delapan Orang Diperiksa
LAPORAN TAKWO HERIYANTO

Ilustrasi tenaga kesehatan Covid-19

PanturaNews (Brebes) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Jawa Tengah, memanggil 8 orang dari 3 Puskesmas yang ada di wilayahnya, menyusul adanya dugaan pemotongan dana insentif tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19.

Mereka dipanggil oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Brebes. Yakni untuk dimintai keterangan terkait adanya laporan dugaan pemotongan dana insentif bagi Nakes yang menangani Covid-19, Senin 15 September 2020.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Sunarto mengatakan pemeriksaan terhadap delapan orang dari tiga Puskesmas itu, baru sebatas klarifikasi. Adapun, delapan orang yang dipanggil, di antaranya berasal dari Puskesmas Bantarkawung, Buaran dan Jatibarang.

Pihaknya mengaku masih membutuhkan data-data pendukung lain terkait laporan dugaan pemotongan dana insentif tersebut.

"Kami masih membutuhkan data-data. Di antaranya seperti nama-nama penerima beserta jumlah dana yang diduga dipotong," terang Sunarto.

Terkait besaran uang yang diduga dipangkas, Sunarto menyebut, jumlah potongannya bervariasi. Untuk itu, pihaknya belum bisa memastikan berapa seluruh jumlah potongan honor, karena masih menunggu hasil kesimpulan pemeriksaan.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Brebes, dr Sartono mengatakan, pihaknya mendukung proses penyelidikkan oleh Kejaksaan terkait adanya laporan tersebut. Menurutnya, dengan adanya pemeriksaan itu, maka akan mengungkap secara jelas mengenai kebenaran dari laporan tersebut.

Dijelaskannya, untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 itu,  berasal dari dua sumber. Yakni dari APBN dan APBD Kabupaten Brebes. Untuk dasar penghitungan honor itu berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

"Misalkan di puskesmas B merawat 100 pasien Covid-19, maka dari rumus itu akan muncul 10 nakes yang akan diberi honor APBN. 10 orang ini akan mendapat transfer dari APBN. Namun, pada kenyataannya tidak hanya 10 orang ini yang kerja.

Kalau ada 60 karyawan, berarti semuanya bekerja. Karena yang kerja banyak biasanya puskesmas, maka akan di musyawarahkan dulu untuk masalah honor mereka.  Terutama bagi yang namanya tidak tercantum supaya tidak iri,” bebernya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita