Selasa, 15/09/2020, 16:51:27
Status Ribuan Guru Tak Jelas, Fikri: Segera Atasi Permasalahan Guru
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, DR. H. Abdul Fikri Faqih.

PanturaNews (Semarang) - Pemerintah harus serius mengatasi permasalah guru di tanah air. Kebutuhan guru tahun 2021 mencapai 960 ribu orang, sedangkan ribuan guru yang ada punya problem soal status yang tidak jelas.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, DR. H. Abdul Fikri Faqih usai rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara virtual, di Semarang, Selasa 15 September 2020.

“Katanya kebutuhan guru tahun 2021 mencapai 960 ribu orang, di sisi lain ribuan guru yang ada punya problem soal status yang tidak jelas, padahal ada yang sudah puluhan tahun mengajar,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Fikri mengutip pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud RI, soal jumlah kebutuhan guru di tahun depan.  Menurut pak Iwan Syahril, kebutuhan guru hingga 2021 adalah 960.000. Rinciannya, 835.000 guru dan untuk mengganti yang pensiun 125.000 orang.

“Bagaimana status guru dan tenaga kependidikan yang saat ini masih terkatung-katung. Kita punya PR sejak 2005 yang belum selesai, yakni guru honorer,” tanya FIkri. 

Menurut data Kemendikbud RI, hingga tahun 2020 terdapat total 3.357.935 guru. Adapun yang bukan sebagai guru PNS atau guru tetap yayasan sebanyak 937.228 orang. Angka ini terdiri dari 728.461 guru honor sekolah, 190.105 guru tidak tetap kabupaten/kota, 14.833 guru tidak tetap provinsi, dan 3.829 guru bantu pusat.

Fikri menyatakan, MenPAN-RB sebelumnya menerbitkan soal kuota guru untuk memenuhi kebutuhan guru nasional, melalui pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 

“Komposisinya 30 persen ASN dan 70 persen P3K,” urai Fikri yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Namun soal pengangkatan P3K, bahkan hingga saat ini masih terkendala penerbitan Surat pengangkatan atau SK.  “Padahal mereka sudah lolos seleksi P3K sejak April tahun lalu (2019), tapi payung hukum pengangkatan tidak kunjung diteken presiden,” kata Fikri.

Lebih lanjut Fikri mengritisi soal anggaran pada unit-unit di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di tahun 2021 yang justru turun dibanding 2020. 

“Kok turunnya drastis apakah tidak mengkhawatirkan, jangan-jangan dirjen ini tidak bisa banyak bantu Guru dan Tendik di tahun 2021?,” tanya Fikri lagi.

Fikri merujuk pada data Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2020 pada unit Direktorat Guru dan Tendik Pendidikan Dasar dan Direktorat Guru dan Tendik Pendidikan menengah & Khusus, masing-masing sebesar Rp 298,9 miliar dan Rp 143,5 miliar. 

“Kok usulan 2021 malah turun jauh jadi Rp 98 dan Rp 95 miliar?,” kritiknya.  

Dia juga meyoroti soal anggaran rekrutmen guru P3K yang teranggarkan hanya Rp 179 miliar.  “Ini targetnya berapa guru? Lantas Tenaga Kependidikan kok tak dianggarkan?,” ungkapnya.

Berdasarkan poin-poin tersebut, Fikri meminta keseriusan pemerintah dalam mengatasi kekurangan jumlah guru dan meningkatkan kesejahteraan guru yang sudah ada.  

"Kapan tercapai guru dengan kejelasan status, kejelasan kesejahteraan dan kejelasan jaminan sosial, sebagaimana catatan ketika raker-raker Komisi X dengan pemerintah sebelumnya,” pungkas dia.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita