Rabu, 02/09/2020, 18:53:05
Fikri: Cabut Pembahasan Klaster Pendidikan dari RUU Ciptakerja!
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Abdul Fikri Faqih

PanturaNews (Jakarta) - Klaster Pendidikan harus dicabut seluruhnya dari substansi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptakerja). Semua substansi terkait pendidikan, harus dicabut.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Abdul Fikri Faqih di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 02 September 2020.

“Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang merubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita,” katanya.

Politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes ini, menduga adanya unsur pemaksaan Pendidikan menjadi lebih liberal di dalam RUU ciptakerja, dengan merubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurusi Pendidikan tersebut. 

“Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita, masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU ciptakerja,” ucapnya.

Fikri yang juga Ketua DPW PKS Jawa Tengah, tegas menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi Pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Ciptakerja.  

“Bahkan Preambui konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menyelenggarakan sistem Pendidikan nasional, bukan melepasnya secara komersil,” terangnya. 

Selanjutnya, kata Fikri, kewajiban pemerintah juga tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Sementara UUD 1945 Pasal 31 ayat 5 menyebutkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Ditambahkan Fikri, Draft RUU Ciptakerja buatan pemerintah, telah melanggar kodrat kontitusi dengan mewajibkan institusi Pendidikan mengurus izin berusaha sebagaimana tertuang dalam pasal 68 draf RUU tersebut. 

“Ketentuan ini memaksa institusi Pendidikan berbasis masyarakat untuk punya izin usaha, alih-allh pemerintah seharusnya membantu mereka sebagai amanat konsitusi,” tandas Fikri.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita