Rabu, 02/09/2020, 18:50:11
RUU Ciptakerja, Fikri: Diskriminatif Kepada Guru dan Dosen Lokal
LAPORAN SL. GAHARU

Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Abdul Fikri Faqih.

PanturaNews (Jakarta) - Isu soal perombakan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptakerja), dan pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja diskriminatif terhadap guru dan dosen dalam negeri.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Abdul Fikri Faqih di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 02 September 2020.

“Sebaliknya sangat memihak kepada pengajar asing. Guru dan dosen lokal wajib sertifikasi, sedangkan pengajar asing dikasih karpet merah. Ini benar-benar RUU alien,” kecamnya.

Fikri mengritik sikap Pemerintah di dalam pembahasan legislasi yang  tidak konsisten terkait Revisi UU Sisdiknas. “Kita seharusnya konsisten pada kesepakatan awal, bahwa revisi UU Sisdiknas dibahas terpisah,” ujarnya.

Karena itu Fikri mengingatkan, dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020, revisi atas UU 20/2003 tentang sisdiknas merupakan Undang-undang tersendiri dan merupakan usulan pemerintah.

“Keputusan ini disepakati oleh pemerintah sendiri yang dihadiri Menteri hukum & HAM, dalam rapat dengan badan legislasi DPR RI saat penentuan Prolegnas,” tutur Fikri. 

Dijelaskan, merujuk pada kesimpulan hasil rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM RI serta pimpinan Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020, yang menjadi perdebatan krusial salah satunya adalah kewajiban berusaha dalam Draft RUU Ciptaker, pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah, sehingga berbunyi 1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat’.

Selain itu menurut politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes ini, ketentuan lain mengatur bagi mereka yang melanggar (tidak punya izin berusaha) akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 10 tahun dan denda Rp. 1 miliar rupiah. 

“Pasal ini menambah esensi pemaksaan secara hukum, bahwa pesantren-pesantren, madrasah diniyah, serta pendidikan non formal berbasis masyarakat lainnya harus punya izin usaha,” kritik Fikri.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita