Minggu, 16/08/2020, 10:34:09
Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah
Oleh: H.M Sugeng Wibowo

(Drs. H. M Sugeng Wibowo, SH, MH, M.Si adalah Dosen Universitas Prasetiya Mulya, BSD Serpong, Tangerang Selatan. Anggota Forum Guru Besar dan Dosen Putera Puteri Brebes/Yayasan Rumah Cinta Brebes)

ISTILAH Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, untuk pertama kalinya diperkenalkan dan disosialisasikan oleh Muhammadiyah dalam Muktamar ke 47 di Makassar lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 - 7 Agustus 2015.

Pernyataan sikap Muhammadiyah merupakan komitmen kebangsaan yang bukan semata diperuntukan bagi warga Muhammadiyah, tetapi juga umat Islam untuk tetap menjaga, memelihara negara RI serta demi eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara agar tetap survive.

Oleh karena itu , kita perlu membangun peri kehidupan bangsa yang beradab, bermartabat serta berkemajuan dengan memegang teguh komitmen untuk memelihara Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

MAKNA DAN URGENSI

Darul Ahdi, dimaknai sebagai Negara Pancasila adalah tempat bangsa Indonesia melakukan perjanjian, untuk membentuk negara. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang majemuk dalam berbagai hal, terdiri dari berbagai suku, mempercayai dan meyakini berbagai macam agama, beragam kekuatan sosial- politik serta bermacam ragam ide dan paradigma berpikir warganya.

Sebagai hamba Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemberian keanekaragaman yang indah bagi bangsa Indonesia, sebab layaknya sebuah pelangi walaupun beraneka warna, namun enak dan indah di pandang mata.

Masyarakat majemuk inilah yang melaksanakan perjanjian luhur, untuk membentuk negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi negara yakni UUD 1945.

Sebagai Darul Ahdi (negara) tentunya bernuansa Darus Salam  negara perdamaian dan kedamaian)  antara komunitas Muslim dan Non Muslim, serta negara yang memberikan ruang publik yang memadai bagi tegaknya keyakinan tauhidiyah dan pengamalan ajaran Islam bagi pemeluknya.

Sedangkan Darus Syahadah dimaknai sebagai negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dengan mengisi kemerdekaan, dengan cara membangun peri kehidupan dan kebangsaan menuju kemajuan diberbagai aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (negara kesaksian dan pembuktian), membawa pesan bahwa Islam dan umat Islam harus dapat memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia guna meningkatkan pemahaman dan penghayatan, serta pengamalan nilai-nilai ajaran Islam yang menurut para ahli tidak ada pertentangan. Penguatan Pancasila dengan nilai-nilai ajara Islam merupakan konsekuensi logis dari perjanjian luhur.

TEORI PACTA SUN SERVANDA

Dalam hukum Internasional, kita mengenal tentang teori ‘pacta sun servanda’ yang menekankan kepada kepatuhan negara-negara untuk melaksanakan isi traktat sebagai perjanjian internasional yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang mewakili negaranya. Hal ini dapat dimaknai bahwa menempatkan posisi kepatuhan kepada kontrak, traktak ataupun perjanjian sebagai suatu keutamaan.

Diyakini sedalam-dalamnya bahwa kehidupan manusia haruslah berpegang pada prinsip-prinsip keutamaan mematuhi kepada kontrak, traktak ataupun perjanjian dengan berpegang pada prinsip agama, moral dan hukum.

Hanya pandangan oposisional seperti pendapat ‘Machiavelli’, yang berbicara sebaliknya yakni membolehkan raja untuk melanggar segala-galanya termasuk melanggar kebiasan, moral, hukum bahkan agama demi mempertahankan kedudukannya.  Termasuk dalam hal ini melanggar kontrak yang telah dibuat oleh negara.

AGAMA DAN PERJANJIAN

Agama merupakan faktor terpenting dalam menjaga manusia terhadap kesucian martabat, keluhuran dan harga diri.  Keluhuran martabat manusia adalah tujuan dari semua agama, dalam perspektif Islam disebut sebagai Maqoshid Syariah .

Oleh karena itu sangat wajar apabila setiap agama mengajak bagi setiap umatnya untuk menepati perjanjian.  Semuanya mengajarkan agar perjanjian harus ditepati karena janji itu suci, sebagai contoh

Pertama, agama Islam memandang bahwa mengingkari janji dianggap sebagai salah satu tanda kaum munafik. Sebaliknya menepati janji adalah sebagai orang beriman.

Kedua, agama Kristen adalah agama yang menjunjung tinggi keterikatan dari suatu kata perjanjian, bahkan termasuk keharusan menepati perjanjian dengan musuh sekalipun.  Sama saja saat Nabi Muhammad SAW, membuat perjanjian di Mekkah dengan kaum musuh di bawah pimpinan Abu Lahab dan Abu Jahal yang dikenal dengan perjanjiaan hudaibiyah.

Ketiga, agama Hindu memberikan doktrin kepada pemeluk-pemeluknya untuk senantiasa memenuhi perjanjian, bahkan dikatakan masalah perjanjian bukanlah kewajiban ringan, sebab wanprestasi terhadapnya merupakan dosa dan mendapat balasan di hari akhir.

PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah (Shahifah Madinah atau Konstitusi Madinah) adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan kesepakatan, perjanjian formal antara dirinya (komunitas ksum Muhajirin, yaitu kaum muslimin yang berhijrah (migrasi) dari Makkah ke Madinah dengan, (1) komunitas kaum Anshor yakni kaum pribumi Madinah pemeluk Islam, (2) komunitas kaum Yahudi dari berbagai suku  di Madinah, (3) komunitas kaum Paganis (para penyembah berhala atau penyembah nenek moyang).

Secara mudah, Piagam Madinah sebagai konstitusi merupakan hasil perjanjian, kesepakatan dan konsensus antara kaum Muslim dan Non Muslim untuk membentuk negara yakni Negara Madinah.

Kesepakatan, konsensus yang diperoleh melalui perjanjian masyarakat menurut ‘John Locke’ sekalipun itu kesepakatan individu-individu dapat dianggap sebagai tindakan seluruh warga masyarakat, dan mewajibkan individu-individu lain untuk mentaati persetujuan tersebut.

Bagi bangsa Indonesia, apabila masyarakatnya terpisah-pisah oleh sekat-sekat etnisitas, semangat kedaerahan, keyakinan agama dan aliran keagamaan, akan sangat sulit terbangunnya integrasi sosial. Untuk itu perlu menggugah kembali kesadaran akan komitmen bersama berupa kesepakan, konsensus dan perjanjian yang telah dibuat. 

Demikian tulisan ini , semoga ada manfaatnya. Wallahu A'lam bis Showab.

Tidak lupa disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ahmad Suhelmi (Pemikiran Politik Barat), 2. Sayuti Pulungan (Prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah), 3. Taufiqurrohman Syahuri (Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum), 3. Ahmad Sukardja (Piagam Madinah dan UUD 1945), 4. Jimly As shiddiqie (Gagasan Konstitusi Sosial), 5. Munir Fuadi (Grand Theory Dalam Hukum), 6. Yudhi Latif (Negara Paripurna), 7. Zainal Abidin Ahmad (Piagam Madinah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita