Jumat, 07/08/2020, 13:51:35
Dilema Pemulihan Ekonomi
Oleh: Neni Retnahayati

Ilustrasi

ANGKA pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar minus 5,32 persen. Berbagai ekonom telah memprediksi akan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini. Covid-19 memberikan dampak yang dasyat terhadap perekonomian Indonesia.

Mulai pertengahan Maret 2020, beberapa daerah di Indonesia mengumumkan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. PSBB diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kegiatan yang dibatasi antara lain diberlakukan penghentian kegiatan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, penghentian kegiatan beribadah di tempat ibadah, penghentian aktivitas kerja diperkantoran, dan pengurangan jumlah moda transportasi umum.

Pemberlakuan PSBB mengubah perilaku masyarakat baik masyarakat kelas atas maupun kelas bawah. Perubahan perilaku disebabkan oleh menurunnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat akibat terhentinya aktivitas. BPS mencatat penduduk yang bekerja pada kegiatan formal dan informal sebanyak 131,03 juta orang (Februari 2020). Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 74,04 juta orang atau 56,50 persen dari penduduk yang bekerja.

Bagi pekerja informal, pandemi Covid-19 mengakibatkan goncangan ekonomi yang kuat. Pendapatan yang diterima sangat tergantung dari aktivitas ekonomi yang dilakukan. Penghentian kegiatan akibat diberlakukannya PSBB, berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan yang diterima.

Penurunan pendapatan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini tentunya mengubah pola konsumsi yang dilakukan suatu rumah tangga. Penurunan daya beli ditunjukkan oleh penurunan upah riil buruh informal di perkotaan pada bulan Juni 2020. BPS mencatat upah riil buruh bangunan (tukang bukan mandor) menurun sebesar 0,12 persen. Penurunan juga dialami oleh upah buruh potong rambut wanita per kepala sebesar 0,18 persen. Selain itu, upah asisten rumah tangga juga mengalami penurunan sebesar 0,18 persen.

Padahal, Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Pada triwulan II 2020, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,85 persen.

Pemerintah berupaya menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi yang beberapa bulan ini terdampak oleh pandemi Covid-19. Disisi lain, jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 semakin bertambah. Per tanggal 6 Agustus 2020, jumlah terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 118.753 orang (covid19.go.id). Meskipun penderita Covid-19 memiliki peluang untuk sembuh sebesar 63,7 persen, akan tetapi setelah sembuh bisa terjangkit kembali ketika kondisi imun menurun. Untuk diketahui, sebanyak 5.521 orang meninggal akibat Covid-19. Dengan demikian, peluang seorang yang dinyatakan positif Covid-19 untuk meninggal sebesar 4,6 persen.

Tidak hanya pemerintah yang ingin agar ekonomi pulih, masyarakatpun dihadapkan dengan kebutuhan isi perut. Suatu dilema, mau menantang bahaya untuk mendapatkan penghasilan ataukah berdiam diri di rumah tapi kelaparan.

Covid-19 juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Keberhasilan program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional sangat diharapkan.

Menteri Keuangan dalam siaran pers tanggal 27 Juli 2020 memberitahukan bahwa pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 Triliun untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Dana tersebut mencakup perlindungan sosial untuk warga yang terdampak Covid-19.

Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah antara lain bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek dan bansos tunai untuk penerima di wilayah non Jabodetabek. Penerima bansos tidak termasuk penerima program keluarga harapan, dan Kartu Sembako.

Nilai bansos yang diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni April sampai Juni. Bagi masyarakat yang tinggal di kota besar, bansos tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, diperlukan stimulus yang lebih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat perkotaan.

Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan kerja sama antar berbagai pihak. Demi keamanan terhadap Covid-19, semua lapisan masyarakat wajib melaksanakan protokol Kesehatan. Semoga wabah Covid-19 segera berakhir dan perekonomian Indonesia terus tumbuh lebih baik. Dengan demikian target pembangunan negara Indonesia dapat tercapai.

(Neni Retnahayati adalah Statistisi Muda, Badan Pusat Statistik)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita