Kamis, 06/08/2020, 22:24:13
Ketua DPRD: Data Covid-19 Harus Terbuka dan Transfaran
LAPORAN JOHARI

Ketua DPRD KOta Tegal, Kusnendro ST

PanturaNews (Tegal) – Masih simpang siurnya data Covid-19, membuat keresahan di masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah harus terbuka dan transfaran mengenai data yang sebenarnya. Tujuannya agar masyarakat lebih hati-hati dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, KUsnendro ST di ruang kerjanya, Kamis 06 Agustus 2020.   

Menurut Kusnendro, hingga hari ini dirinya belum mengetahui secara pasti berapa kasus baru Covid-19 yang menimpa warga Kota Tegal. Pihaknya juga belum menerima data dari Dinas Kesehatan. Sementara banyak warga yang menanyakan berapa jumlah yang sebenarnya.

"Saya minta Pemkot Tegal untuk secepatnya membuka data sebenar-benarnya dan lebih transfaran, agar diketahui publik," kata Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro ST, mengomentari kabar melonjaknya kasus Covid-19, Kamis 06 Agustus 2020.

Selain itu lanjut Kusnendro, informasi resmi data kasus Covid-19 yang diunggah melalui website corona.tegalkota.go.id, juga harus up to date.

"Data yang tercantum di website Dinas Kesehatan, tentu bentuk kewaspadaan harus ditingkatkan," tegasnya.

Bentuk kewaspadaan lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tes massal sebagai bentuk screening untuk deteksi upaya pencegahan.

"Tes massal terhadap lingkungan kerja di tempat orang yang terindikasi Covid-19 agar dilakukan. Ini sebagai upaya pencegahan dan sterilisasi agar tidak meluas. Bila dimungkinkan isolasi lokal misalnya di tempat yang bersangkutan itu kerja jika memang ada yang positif," ujarnya.

Ditegaskan, dengan adanya warga yang  terindikasi Covid-19, sudah tentu Kota Tegal tak lagi zona hijau, melainkan zona kuning dan aktivitas ekonomi terus berjalan jangan sampai berhenti.

 "Zona kuning artinya untuk kewaspadaan jangan sampai terlena dan selalu menerapkan protocol kesehatan," kata dia.

Kusnendro berharap Pemkot bisa lebih tegas lagi dalam mendisiplinkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. "Mungkin bisa dijatuhi sanksi bagi yang tidak tertib untuk efek jera. Sanksinya yang humanis seperti push up atau sanksi moral lain," pungkasnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita