Kamis, 06/08/2020, 15:42:24
POP Bikin Gaduh, Fikri: Anggaran Dialihkan Saja Untuk Internet Gratis
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, DR. Abdul Fikri Faqih

PanturaNews (Tegal) - Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Mendikbud senilai setengah triliun lebih atau tepatnya, Rp 595 miliar sebaiknya dialihkan untuk pengadaan hotspot internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa.  

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, DR. Abdul Fikri Faqih terkait anggaran program organisasi penggerak di sela kegiatan reses di Tegal, Jawa Tengah, Kamis 6 Agustus 2020.

“Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini, agar gratis mengakses pembelajaran daring,” usul politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Fikri mengungkapkan, POP yang digagas Mendikbud Nadiem Makariem telah membuat gaduh di masyarakat, dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan. Sebut saja organisasi masyarakat terbesar seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga PGRI menyatakan mundur dari kepesertaan program. 

“Protes ini kami tampung dan dianggap mengusik rasa keadilan oleh banyak elemen masyarakat tersebut, minimal ada pelanggaran etis yang terjadi dalam prosesnya,” tutur Fikri.

Karenanya, Fikri yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab. Tegal, Kab. Brebes) mendesak agar program organisasi penggerak ini ditarik dari pelaksanaannya.

“Minimal ditunda dulu dalam rangka kaji ulang,” pintanya.

Fikri juga mengusulkan agar daftar isian pelaksanaa anggaran (DIPA) khusus POP direvisi menjadi program lain.  “Usulan saya adalah mengadakan hotspot-hotspot internet gratis yang tersebar di tiap RW, minimal kantor desa/kelurahan, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa yang berjumlah lebih dari 52,5 juta orang,” katanya.

Dijelaskan, program ini disesuaikan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, yakni tetap dalam protokol kesehatan ketat.  Pelaksanaannya bisa bergantian atau dijadwal sesuai jenjang sekolah siswa/mahasiswa di tiap titik hotspot. Disamping itu, pengadaan banyak titik hotspot bertujuan agar mengurangi konsentrasi massa yang berkumpul.  

“Idealnya di tiap RW ada, atau displit lagi menjadi beberapa titik, misalnya tiap RT ada hotspot. Hal ini bisa saja kombinasi antara dana pemerintah sebagai stimulus, dengan swadaya masyarakat di lingkungan tersebut,” urai Fikri.  

Ditambahkan Fikri, mengenai proses alih-mengalihkan anggaran yang menjadi hal lumrah di masa pandemi ini.  “Sudah biasa kok pemerintah naik-naikan anggaran tanpa persetujuan DPR atas alasan darurat pandemi, tinggal acc Menteri Keuangan saja,” cetusnya.

Dia menyontohkan soal DIPA yang sudah keluar sebelum proses pembahasan anggaran mitra dilakukan di DPR RI.  “Kita (DPR) menolak cuma jadi penonton saja atas semua kebijakan anggaran, jadi fungsi anggaran DPR akan tetap kami perjuangkan atas nama konstitusi UUD 1945, termasuk ubah-ubah DIPA,” tegasnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita