Senin, 03/08/2020, 12:43:42
Soal Gizi Buruk, Dewi Aryani: Pusat dan Daerah Harus Serius
LAPORAN SL. GAHARU

Anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi PDI Perjuangan, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si (Foto: Dok/Tim DeAr)

PanturaNews (Tegal) - Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan anak di Indonesia harus menjadi perhatian serius serta tanggungjawab pemerintah. Untuk mencapai Indonesia bebas malnutrisi pada tahun 2030, pusat dan daerah bekerja sama, wajib melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap gizi buruk.

Hal itu dikatakan Anggota DPR RI Komisi 9 dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab. Tegal, Kab. Brebes), Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si di Tegal, Minggu 02 Agustus 2020.

“Sampai saat ini data dari Kemenkes ada ratusan ribu jumlahnya anak Indonesia yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang,” ungkap Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menegaskan bahwa seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, UU perlindungan anak juga mengamanatkan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

"Untuk itu pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Masalah gizi buruk di Indonesia merupakan masalah bersama,” ujar Dewi Aryani.

Lebih lanjut dikatakan Dewi Aryani, jumlah data harus secara berkala di update dan harus transparan disampaikan oleh seluruh kepala dinas kesehatan masing-masing, agar ada perhatian khusus dari semua kepala daerah.

“Soal berapapun angkanya di tiap daerah, tak perlu malu dan merasa menjadi aib. Tapi harus jadi perhatian serius kita bersama untuk segera mengentaskan masalah ini, karena pada dasarnya tidak boleh ada satupun anak di negara manapun mengalami kondisi malnutrisi,” tutur Dewi Aryani.

Dewi Aryani mengungkapkan, masalah kesehatan ibu, bayi dan anak sangat kompleks. Selama ini pelayanan kesehatan yang dilakukan, lebih banyak terfokus pada upaya agar bayi dapat lahir dengan selamat dan kelangsungan hidup anak (child survival), tetapi belum terintegrasi secara penuh untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal.

“Harus di upayakan, di galakkan kegiatan pelayanan dan orientasi kesehatan ibu, bayi, dan anak ini agar dapat mendorong timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kesehatan dengan baik,” pintanya.

Ditegaskan, Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedikitnya ada 9 Peraturan Menteri Kesehatan yang khusus mengatur pemberian pelayanan kesehatan, terkait kesehatan reproduksi sampai remaja.

“Tugas kita semuanya untuk dapat mengimplementasikan apa yang diamanahkan dalam perundang-undangan. Dengan demikian anak dapat seutuhnya menjadi investasi bagi bangsa dan negara, sebagai generasi penerus bangsa,” tandas Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita