Rabu, 29/07/2020, 18:48:19
Bahas Penanganan Gizi Buruk, Dewi Aryani: Datanya Harus Terbuka
LAPORAN SL. GAHARU

Dewi Aryani (tengah) memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan dialog penanganan Covid-19 dan penanganan gizi buruk di Puskesmas Lebaksiu, serta memberikan bantuan kepada puluhan tenaga kesehatan. (Foto: Gaharu)

PanturaNews (Tegal) - Untuk penanganan masalah gizi buruk dan stunting, harus ada kolaborasi antar dinas. Kepala daerah harus juga mendukung, dan Dinas Kesehatan memberikan data yang terbuka dan akurat.

Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Komisi 9, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si saat menyambangi dan melakukan dialog penanganan Covid-19 dan penanganan gizi buruk di Puskesmas Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu 29 Juli 2020.

“Karena semakin terbuka datanya, kami semakin tahu apa yang harus dibantu untuk mengatasinya,” ujar Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Dalam kunjunganya itu, politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah 9 (Kota/Kab. Tegal, Kab. Brebes) didampingi jajaran DPC PDI-P Kabupaten Tegal, Anggota Fraksi DPRD dan Departemen Wanita DPC PDI-P Kabupaten Tegal.

Saat dialog yang membahas peran puskesmas dalam penanganan Covid-19, penanganan ibu hamil dan balita dengan kondisi gizi buruk dan berpenyakit khusus, dihadiri Kepala Puskesmas dan jajaran tenaga kesehatan mulai dari dokter, bidan hingga perawat di Puskesmas Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

Menurut Dewi Aryani, dari laporan adanya gizi buruk, di Kecamatan Lebaksiu dari 8 desa ada 130 orang. Kasus gizi buruk atau stunting di Kabupaten Tegal termasuk tinggi. Tapi datanya terbuka.

“Karena semakin terbuka datanya, kami semakin tahu apa yang harus dibantu untuk mengatasinya,” tutur Dewi Aryani.

Dijelaskan, Kabupaten Tegal datanya terbuka. Sementara Kota Tegal termasuk tidak terbuka. Dari data yang diterima hanya 12 balita, tapi ketika mengadakan acara di Kelurahan Panggung, Dewi Aryani bisa mengumpulkan 31 balita dengan gizi kurang baik. Dan Camat Tegal Timur melaporkan ada sebanyak 150 balita yang mengalami stunting.

“Mungkin mereka pikir kalau anggota DPR RI turun akan mencari-cari kesalahan, padahal tidak. Saya mencari data, bukan cari kesalahan agar bantuan yang kami berikan lebih terarah,” tegas Dewi Aryani.

Sebab, lanjut Dewi Aryani, untuk penanganan masalah ini, harus ada kolaborasi antar dinas. Salah satu contoh, Dinas Pertanian. Katakan di suatu daerah pertanian penggunaan pestisida jumlahnya besar. Itu harus dievaluasi juga bagaimana cara menyelamatkan anak-anak ini, agar selama ibu hamil tidak terpapar oleh pestisida.

“Jadi untuk mengantisipasi paparan pestisida ini, harus ada monitoring dari puskesmas melalui posyandu yang ada di setiap kampung selama masa kehamilan. Juga pemberian makanan tambahan harus ditingkatkan,” jelas Dewi Aryani.

Apabila ditemukan balita resiko tinggi mengalami stunting, Dewi Aryani minta pihak puskemas secara berkala mendatangi ke rumah-rumah. Gizi buruk 90 persen dialami oleh keluarga kurang mampu, karena biasanya gizi buruk faktor utamanya selama ibunya hamil asupan gizinya kurang.

Dewi Aryani berpesan agar peran puskesmas dimaksimalkan untuk melakukan preventif dan promotif atau sosialisasi protokol kesehatan,  untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19. Termasuk juga menekan angka kematian ibu dan anak, dengan melakukan pemantauan adanya bayi dengan kondisi gizi buruk.

“Libatkan tenaga kesehatan dan relawan yang ada di posyandu di semua desa,” tandas Dewi Aryani.

Selain melakukan dialog, Dewi Aryani juga memberikan bantuan APD berupa baju hazmat, masker kain, hand sanitizer dan paket sembako untuk para tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes di Puskesmas Lebaksiu sebanyak hampir 80 orang.

“Kedepan Pemkab Tegal semakin kooperatif dalam memberikan laporan data serta penanganannya, sehingga berbagai upaya untuk membantu dapat di perjuangkan secara maksimal,” harap Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita