Selasa, 07/07/2020, 17:15:56
Kampus Swasta Mulai Angkat Bendera Putih, Fikri: IPM Bisa Jeblok
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Abdul Fikri Faqih

PanturaNews (Semarang) - Menghadapi dampak pandemi Covid-19, banyak lenbaga Pendidikan swasta di tanah air yang mulai angkat bendera putih. Imbas yang paling mengkhawatirkan, adalah merosotnya angka indeks pembangunan manusia (IPM).  

Kekhawatiran itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Abdul Fikri Faqih di Semarang, Selasa 07 Juli 2020 siang.

“Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” kata politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab. Tegal, Kab. Brebes)

Menurut Fikri, banyak sekolah dan kampus swasta di tanah air mulai ‘menyerah’, akibat dampak dari lamanya pandemi Covid-19 berlangsung. Fikri banyak mendapat keluhan dari sekolah maupun kampus swasta, yang kesulitan membiayai operasional.

“Ada info dari sekolah maupun kampus swasta di dapil saya, bahwa kemampuan mereka membiayai operasional hanya sampai Agustus ini, sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” ujar Fikri.

Dampak pandemi, lanjut Fikri, secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya Pendidikan.  

“Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di Pendidikan swasta,” tuturnya.

Sehingga, Fikri menduga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni Pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun.    “Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan berat lainnya adalah menutup sekolah atau kampus,” katanya.

Dijelaskan Fikri, problem menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program Pendidikan, tentunya akan berdampak signifikan dalam angka indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah (1) kesehatan, (2) Pendidikan, dan (3) daya beli. 

Terkait hal itu, Fikri mengritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang dinilai terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat.   

“Sejak awal digelontorkan Rp. 405,1 T dana Covid, coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan,” papar Fikri.

Sebelumnya, urai Fikri, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti UU (Perppu) yang kini disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Perppu tersebut dijadikan dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran penanganan dampak pandemi Covid sebesar Rp. 405,1 T.  Rinciannya, Rp. 75 T untuk kesehatan, Rp. 110 T untuk jaring pengaman sosial, Rp. 70,1 T untuk insentif perpajakan, serta Rp. 150 T untuk program pemulihan ekonomi nasional. 

Kementerian Keuangan, tambah Fikri, bahkan menaikkan kembali anggaran Covid tersebut hingga tiga kali.  Pertama naik menjadi Rp. 677,2 T pada 3 Juni, kemudian naik lagi menjadi Rp. 695,2 T pada 16 Juni, dan terakhir naik menjadi Rp. 905,1 T pada 19 Juni 2020.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita