Rabu, 01/07/2020, 14:55:10
Isu Lingkungan Mencuat, Fikri Dorong Sektor Pariwisata Berbenah
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM

PanturaNews (Jakarta) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM mendorong agar di masa-masa pandemi Covid-19 ini, digunakan untuk perbaikan aspek-aspek lingkungan pada sektor pariwisata di Indonesia.

“Saat masih banyak ditutup seperti ini, saya pikir waktu yang tepat untuk kita melakukan pembenahan-pembenahan pariwisata, terutama pada aspek lingkungan,” ujar Fikri pada RDPU Panja Pemulihan Pariwisata, Senin 29 Juni 2020 kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, ada beberapa isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, soal waste management. Contohnya kondisi sampah di Bali yang sangat memprihatinkan, dan telah diliput oleh salah satu media internasional.

Menurut penelitian, kata Fikri, yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, tercatat timbulan sampah di Provinsi Bali sebanyak 1,6 juta ton per tahun dengan rata-rata timbunan per hari 4281 ton. Dari jumlah tersebut, 52 persen di antaranya belum tertangani dengan baik.

“Ini bisa menjadi kampanye negatif untuk Bali,” kata Doktor ilmu lingkungan tersebut.

Isu kedua adalah mengenai konservasi. Fikri menyebutkan, perlu memerhatikan carrying capacity dan ecological footprints karena sumber daya kita terbatas. Ia menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu saat memimpin kunjungan kerja ke Borobudur.

“Borobudur itu ada kapasitasnya, maksimal 128 orang dalam satu waktu secara bersamaan naik di lingkungan stupa, tetapi  dinaiki oleh ribuan orang. Ini tentu bahaya bagi kelestarian Borobudur,” ujar Fikri yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab. Tegal dan Kab. Brebes).

Lebih lanjut Fikri mendorong agar pemerintah perlu memikirkan konsep hingga penerapan konservasi, terlebih di masa persiapan pembukaan lagi pariwisata kita, sebelum banyak wisatawan datang.

 “Aspek lingkungan harus terintegrasi dalam program-program pengembangan pariwisata sehingga pariwisata kita bisa berkelanjutan. Dokumen perencanaan di tiap kota dan kabupaten juga tingkat provinsi harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tak terpisahkan dengan Riparda (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah),” papar Fikri.

Ditambahkan anggota Fraksi PKS DPR RI ini, tidak perlu memaksakan jumlah wisatawan yang tinggi, terlebih tanpa memerhatikan kelangsungan sumber dayanya.

“Lebih baik kita bisa menjaganya, sehingga tidak rusak dan citra pariwisata kita tetap baik,” pungkasnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita