Rabu, 01/07/2020, 11:57:28
Kontroversi RUU HIP: Saatnya BPIP Membuktikan Diri
Oleh: Umi Khanifah

AKHIR-AKHIR ini sangat santer pemberitaan mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Munculnya RUU tersebut sontak membuat beberapa ormas Islam geram dan melakukan aksi damai menuntut RUU HIP tersebut agar tidak disahkan karena dinilai akan memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Hal tersebut bukanya tanpa alasan, mengingat Pancasila adalah produk final sebagai Ideologi Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia yang tidak boleh di utak-atik  apapun alasanya.

Perihal permasalah di atas, pemerintah dan rakyat dalam kontek menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada diskriminasi. Keduanya harus ada timbal balik, pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat tanpa pandang ras, suku, maupun agama. Sebagai warga negara dalam menyalurkan aspirasi juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkisme demi terciptanya good govermence yang berkesetaraan dan berkeadilan.

Permasalahan RUU HIP seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh warga negara Indonesi baik pejabat maupun rakyat, bahwa Pancasila yang di gagas oleh para Founding Father bangsa Indonesia menjadi Ideologi yang sudah sangat tepat karena mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. 

Dengan munculnya penolakan dari bebagai pihak terhadap RUU HIP seyogyanya menjadi bahan evaluasi bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak tergesa-gesa membahas maupun megesahkannya, karena hal tersubut dapat memicu perpecahan dan yang paling ditakutkan adalah terjadinya perang saudara.

Didalam hiruk-pikunya kontroversi RUU HIP, seharusnya menjadi titik balik bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tampil kedepan menunjukan tajinya bahwa Pancasila itu tidak bisa dirubah apapun alasnnya. Peran BPIP juga bisa menjadi jembatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan rakyat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingnkan.

BPIP juga sangat penting sebagai mediator antara rakyat dan dewan perwakilan rakyat untuk membahas revisi RUU HIP sehingga memuat hal-hal yang lebih baik serta tidak memuat hal-hal yang dinilai rakyat akan memeras Pancasila menajadi Trisila maupun Ekasila.

Sesuai namanya sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, seharusnya dapat mencontohkan kepada rakyat jiwa nasionalismenya dalam menolak RUU HIP yang kontroversial.  Dengan rasa Nasionalisme yang ditunjukan oleh BPIP diharapkan menjadi cerminan kesetian seseorang yang secara total diabdikan kepada negara dan bangsa.

Dengan demikian, pandangan rakyat yang selama ini sinis terhadap BPIP akan terbantahkan dengan perilaku-perilaku yang ditunjukan oleh para anggota BPIP itu sendiri. BPIP sudah saatnya melakukan penolakan terhadap RUU HIP dengan tindakan nyata dan terukur untuk mengembalikan stabilitas negara di tengah-tengah pandemi Covid 19.

Sejalan dengan penolakan terhadap RUU HIP, kita sebagai rakyat untuk senantiasa melakukan penolakan dengan cara-cara damai untuk mencerminkan wajah sebenarnya bangsa Indonesia yang sesaui dengan nilai-nilai pancasila. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, mengingat bangsa kita sedang mengadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rakyat tidak boleh membuat provokasi terhadap pihak-pihak yang ditengarai sebagai pengusul RUU HIP tersebut agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang lebih meluas dan dapat menambah kerugian bagi bangsa Indonesia yang lebih besar lagi.

(Umi Khanifah adalah mahasiswi prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Peradaban Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita