Kamis, 25/06/2020, 17:38:42
PPDB Masih Banyak Problem, Fikri: Sederhanakan Dulu Regulasinya
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih

PanturaNews (Semarang) - Masih banyaknya aduan soal problematika penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai wilayah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, harus menyederhanakan regulasinya.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM di Semarang, Jawa Tengah, Kamis 25 Juni 2020.

“Saat ini era desentralisasi dan otonomi pendidikan ke daerah, sebaiknya regulasi pusat hanya mengatur umum, detailnya serahkan ke dinas pendidikan daerah,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Fikri yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab. Tegal dan Kab. Brebes), menyoroti masih banyaknya aduan soal problematika penerapan PPDB di berbagai wilayah. 

“Kebijakan zonasi oleh pusat sejak diterapkan 2017 hingga sekarang masih menyisakan problem. Saya kira karena setiap daerah punya karakteristik yang unik, inilah mengapa perlu ada keleluasaan bagi daerah untuk menentukan sendiri sistem yang pas, misalnya soal PPDB,” ujar Fikri.

Zonasi yang dipaksakan, lanjut Fikri, malah berimbas pada kesejangan jumlah murid, bukan pemerataan.  Contohnya kasus yang terjadi di Kota Tegal, ada satu Kecamatan Tegal Selatan yang tidak ada SMA dan SMK-nya, orangtua murid jadi stres mau sekolah dimana anaknya.

Sementara itu yang sedang hangat soal kuota umur yang menjadi syarat dalam kuota zonasi PPDB di DKI Jakarta. “Dasarnya tetap kebijakan Permendikbud nomor 44/ 2019 tentang PPDB,” jelas Fikri.     

Dia menerangkan, dalam Permendikbud 44/2019 pasal 24 ayat (1) disebutkan seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan orangtua/wali calon peserta didik kelas 1 SD mempertimbangkan kriteria dengan prioritas:  a. usia sebagaimana pasal 7 ayat (1), dan b. jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam wilayah zonasi. 

Sedangkan pasal 25 yang menerangkan syarat kuota zonasi bagi siswa kelas 7 (SMP) dan 10 (SMA), ayat (2)nya  berbunyi:  Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Sementara di Jawa Tengah, marak isu kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, misalnya soal manipulasi data surat domisili demi memenuhi syarat kuota zonasi. Di Kota Semarang  misalnya, ditemukan dugaan pemalsuan nilai rapor dan piagam penghargaan sebagai syarat kuota jalur prestasi. Selain itu, di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terdapat beberapa kelurahan yang tidak masuk zona manapun dalam PPDB.

“Ini menyulitkan. PPDB dengan sistem daring selama pandemi, juga mempersulit verifikasi dibanding dengan verifikasi dokumen fisik,” tandas Fikri.

Terkait regulasi, Fikri menilai panduan PPDB dalam Permendikbud 44/2019 masih terlalu rigid dalam menentukan penerimaan siswa di sekolah negeri.  Sedangkan kebijakan Pendidikan dasar dan menengah, sesuai UU otonomi daerah sudah diserahterimakan kepada Dinas Pendidikan di daerah, yakni SD-SMP di kabupaten/ kota dan SMA SMK di Provinsi. 

Karenanya, detail teknis dalam PPDB, bisa diserahkan kepada Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

“Sedangkan pusat hanya mengatur panduan umum sesuai prinsip-prinsip pemerataan Pendidikan misalnya, atau panduan PPDB selama pandemi,” saran Fikri.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita