Senin, 22/06/2020, 16:29:48
Abdul Fikri: Hentikan Aksi Benturkan Pancasila dengan Agama
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih

PanturaNews (Semarang) - Hentikan aksi-aksi membenturkan Pancasila dengan agama. bangsa ini sudah mengakhiri perdebatan soal Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, di Semarang, Jawa Tengah, Senin 22 Juni 2020 siang.

“Terakhir ini menyentuh pendidikan soal peta jalan dan penyederhanaan kurikulum. Kita harus lebih produktif, jangan mengusik yang sudah final soal Pancasila,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Fikri yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab Tegal, Kab Brebes) menyatakan, secara historis bangsa ini sudah mengakhiri perdebatan soal Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa, dimana di dalamnya sudah final soal sila pertama. 

“Negara berketuhanan yang maha esa. Maka hentikan membenturkan Pancasila dengan agama,” tegas Fikri.

Terkait sektor Pendidikan, Fikri mengakui dirinya sudah protes saat profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari peta jalan (road map) Kemendikbud tidak mencantumkan azas beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berahlak mulia.   Menurut dia, pada awalnya, azas pertama itu hanya mencantumkan kata berakhlak mulia saja.

“Ini mengeliminasi esensi pasal 31 ayat 3 UUD 1945 dan tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas, maka kemudian sekarang sudah diubah menjadi Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia. Azas tersebut juga sudah muncul dalam dokumen paparan Kemendikbud dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR,” jelas Fikri.

Selain itu, lanjut Fikri, sempat marak juga soal isu penggabungan mata pelajaran agama dengan Pendidikan Pancasila yang beredar di publik. Bahkan sudah diprotes oleh asosiasi guru PAI Indonesia (AGPAII).  

“Mereka tidak setuju penggabungan,” tutur Fikri yang ikut dalam diskusi Webinar bersama AGPAII, Kementerian Agama, dan para pakar pendidikan Minggu kemarin.

Secara khusus, Fikri meminta Kemendikbud RI agar mengomunikasikan kepada Komisi X DPR sebagai mitra kerjanya, terkait setiap isu krusial dan kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat.

“Saya sudah tanya kepada Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad dan dijawab: Selama ini kalau isu krusial pendidikan akan didialogkan dengan Komisi X, dan saya minta komitmen ini dipegang oleh Kemendikbud,” ucap Fikri.

Lebih lanjut menurut Fikri, pengalaman di masa lampu Komisi X selalu dikagetkan dengan kebijakan pendidikan yang terkesan mendadak, dan tiba-tiba tanpa ada sesi sosialisasi terlebih dahulu. 

“Seperti sistem zonasi yang berubah-ubah, full day school dan lainnya. Kami hanya menerima imbasnya, tidak diajak berembug,” ungkap Fikri.

Untuk itu FIkri meminta pemerintah agar tidak sering melempar isu yang sensitif di masyarakat, sehingga di tengah pandemi Covid-19 ini malah terkesan pemerintah yang sering bikin gaduh dengan mengusik hal-hal yang sensitif, seperti isu agama dan Pancasila.  Kesannya dibenturkan kedua hal itu.

“Jangan menguras energi untuk hal yang sudah final bagi bangsa ini. Mestinya, kita harus konsentrasi mengatasi Covid-19, dan bagaimana pendidikan tetap berjalan selama pandemi ini," pungkasnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita