Selasa, 16/06/2020, 13:20:08
Soal Panduan Pembelajaran, Fikri: Masyarakat Masih Dibuat Bingung
LAPORAN SL. GAHARU

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih (Foto: Dok)

PanturaNews (Semarang) - Terkait panduan pembelajaran selama pandemi Covid-19, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM mendesak penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri  masih saja membingungkan.

“Beberapa persoalan mendasar belum dijawab oleh keputusan Bersama (SKB) 4 menteri  terkait panduan pembelajaran tersebut, masyarakat masih saja dibuat bingung,” ujar Fikri di Semarang, Selasa 16 Juni 2020.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  ini, menyebut setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang harus dicarikan solusinya terkait proses pembelajaran selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Persoalan pertama, kata Fikri, SKB 4 menteri hanya menyinggung bagaimana proses daerah yang sudah terkategori hijau dalam pandemi, dapat menyelenggarakan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah. 

“Berarti hanya menyangkut soal 6 persen wilayah di Indonesia yang sudah hijau, bagaimana dengan 94 persesn sisanya yang masih kuning, oranye, merah bahkan hitam,” tanya Fikri Faqih.

Menurut politisi dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab Tegal, Kab Brebes), seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dukungan yang memadai bagi 94 persen masyarakat di wilayah lain yang terpaksa belajar dari rumah. 

“Ada laporan KPAI soal siswa yang sudah bosan bahkan stres, banyak orangtua yang lelah dan tidak sanggup menyediakan sarana belajar daring, atau guru-guru yang rela berjalan kaki mengajar dari rumah ke rumah karena semua keterbatasan yang ada,” urai Fikri Faqih.

Fakta-fakta tersebut berdasarkan kenyataan, bahwa di lapangan cakupan penyedia internet yang belum menjangkau 100 persen wilayah, minimnya transmitter TVRI di beberapa provinsi, hingga kemampuan membeli pulsa dan kuota internet di antara orangtua dan guru. 

“Hal-hal ini harusnya dijawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dicarikan solusi bagi mereka,” ucap Fikri.

Persoalan kedua, soal pelonggaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama pandemi Covid-19. Bila BOS dilonggarkan hanya saat pandemi, kemudian diketatkan lagi usai pandemi, ini pembunuhan sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta.

“Tuntutan agar BOS bisa untuk bayar honor sudah berlangsung sejak sebelum pandemi. Apalagi di saat ini tuntutan tersebut relevan disuarakan lagi,” tutur Fikri. 

Honor guru, lanjutnya, termasuk overhead belanja sekolah atau jenis pengeluaran tetap (fix cost) yang tidak mungkin  dicabut lagi saat pandemi selesai, justru harus dikuatkan dan berlaku untuk seterusnya.

“Kebijakan ini poin with no return,” tegas Fikri.

Sedangkan persoalan ketiga, soal tuntutan mahasiswa dan para orangtuanya terkait relaksasi pembayaran Uang Kuliah Tetap (UKT).  Sudah beredar tagar #mendikbud dicari mahasiswa soal UKT, mestinya ini segera direspon sebagai menteri yang sama-sama milenial. 

Jangan mau kalah dengan kampus di bawah Kementerian Agama yang sudah menggulirkan pengurangan UKT.  Meski isu tersebut sempat dilanda prank karena tidak jadi dipotong, tapi mestinya kampus PTN di bawah Kemendikud lebih peduli dengan jumlah mahasiswa yang jauh lebih banyak

Fikri menegaskan, SKB 4 Mentri ini belum menjawab kegelisahan masyarakat dalam sektor pendidikan, mulai dari tingkat TK-PAUD hingga perguruan tinggi. 

“Artinya keputusan bersama empat Mentri ini belum bisa jadi panduan untuk  mensinkronkan kebijakan detail di empat Kementerian itu,” tandas Fikri.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengumumkan  Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar, Senin 15 Juni 2020. 

Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian, dengan tujuan untuk mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita