Senin, 08/06/2020, 11:38:34
Sosialisasi UU No. 6/2018, Dewi Aryani: Karyawan Harus Memahami
LAPORAN SL. GAHARU

Anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Hj. Dewi Aryani sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan kepada 100 karyawan perusahaan perikanan Merdeka Group di Kecamatan Suradadi. (Foto: Tim DeAr)

PanturaNews (Tegal) - Di hadapan lebih dari 100 karyawan perusahaan perikanan Merdeka Group di jalur pantura Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Hj. Dewi Aryani, Msi memberikan pemahaman pentingnya UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Semua pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan, harus memahami dan dapat meningkatkan kewaspadaan dimasa pandemi ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan, agar di terapkan dalam situasi new normal saat ini,” ujar Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr, Senin 08 Juni 2020.

Selain menjelaskan soal UU Kekarantinaan Kesehatan, Dewi Aryani juga membagikan makan siang, bingkisan dan masker untuk 100 lebih karyawan Merdeka Group.

Dewi Aryani menjelaskan bahwa UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, diawali dengan penetapan 5 pelabuhan karantina di Indonesia, sebagai tonggak awal peran pemerintah RI pada kesehatan pelabuhan.

“Kemudian lahir UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara yang ditetapkan oleh Presiden Pertama RI pada tanggal 18 Januari 1962,” terang Dewi Aryani.

Periode selanjutnya, lanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU), hingga kemudian menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seperti yang dikenal saat ini.

Undang-Undang ini, menurut Dewi Aryani, sudah berproses sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. UU ini lahir untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara kita dari ancaman penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah.

“Semua pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan bisa memahami dan dapat meningkatkan kewaspadaan serta dimasa pandemi ini, untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” harap politisi dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kab Tegal dan Kab Brebes) ini.

Lebih lanjut Dewi Aryani menjelaskan, Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar, atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat.

“Itu tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” katanya.

Dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita