Minggu, 19/04/2020, 13:08:48
PSBB Harus Bijak “Kebiri” APBD Untuk Kesehatan Rakyat
Oleh: Lutfi AN

WABAH Corona Virus Disease 2019 atau Covid 19 yang saat ini melanda daratan seluruh dunia, tidak terkecuali bumi bahari Kota Tegal rupanya tidak main-main. Di berbagai media massa diberitakan ratusan bahkan ribuan warga di belahan bumi lain terpapar virus ganas tersebut.

Berangkat dari rasa prihatin dan khawatir itulah, Walikota Tegal sangat kuat keinginannya agar bisa maksimal dalam melindungi kesehatan warga kota dari serangan Covid 19.  Segala upaya pun dilakukan, bermodalkan UU No 6 Tahun 2018  Pemkot Tegal membuat kebijakan mandiri dengan melakukan penutupan akses masuk ke wilayah kota Tegal.

Sayangnya, upaya positif Pemkot Tegal yang dikomandani langsung oleh Walikota Tegal itu dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemkot Tegal diberi peringatan, akhirnya 5 akses jalan utama dari 49 titik yang ditutup dengan menggunakan beton barrier dibuka kembali.

Pun demikian, Pemkot Tegal tidak patah arang. Semangatnya untuk melindungi kesehatan warganya semakin menggebu.  Tanpa diketahui banyak pihak, tim gugus penanganan Covid 19 kota Tegal mengajukan permohonan status PSBB kepada Pemerintah Pusat.

Setelah ditolak di permohonan pertama akhirnya berhasil di permohonan kedua. Praktis per tanggal 17 April 2020 Kementrian Kesehatan RI melalui surat No.HK.01.07/Menkes/258/2020, menetapkan status PSBB di Kota Tegal  untuk percepatan penanganan Covid 19.

Jika dicermati keputusan Menkes tentang Kota Tegal PSBB menurut hemat penulis bukan pada banyaknya orang yang terpapar convid 19 melainkan jauh mengedepankan pada usaha antisipasi penyebaran virus Corona yang dicurigai dibawa oleh pemudik. Kita tahu asumsi tim medis, mereka yang mudik dari wilayah pandemi seperti Jakarta, Depok, Tangerang diperkirakan 5% positif terpapar. Jika ada 1000 pemudik sedikitnya 50 orang dipresiksi positif Covid 19.

Dengan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani persebaran wabah virus Corona di Kota Tegal , maka semakin jelas bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dibawah kepemimpinan Walikota Dedy Yon Supriyono dan Wakil Walikota Jumadi sangat peduli dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakatnya.

Karena dengan landasan PSBB Pemkot Tegal bebas menentukan angka anggaran yang dibebankan kepada APBD 2020 yang penting bermuara untuk percepatan penanganan Covid 19. Jika sebelum ada status PSBB Walikota Tegal pernah menyampaikan akan menganggarkan Rp 27 Milyar untuk penanganan Covid 19 berikut jaring pengaman sosial, maka dengan landasan PSBB ini APBD Kota Tegal 2020 bisa "dikebiri" lebih dari 27 Milyar, bahkan bisa mencapai ratusan milyar  untuk percepatan penanganan Covid 19 dan kesejahteraan rakyat.

Persoalannya tinggal seberapa besar kemampuan manajerial pemerintahan dalam menangani wabah mematikan ini? Sangat kompleks dan ini musti harus diatasi secara integral, taktis dan strategis.

Dampak PSBB sangat luas tak hanya medis namun persoalan sosial masyarakat yang harus bersama-sama diatasi dengan cara mengentaskan kebutuhan masyarakat yang berjumlah sekitar 250 ribu jiwa. Dan ini tidak bisa tidak, seluruh penduduk akan terkena dampaknya atas kebijakan PSBB.

(Lutfi AN adalah Pemerhati Sosial Budaya dan Kebijakan Publik, tinggal di Kota Tegal, pernah aktif menjadi jurnalis di sejumlah media massa)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita