Rabu, 01/04/2020, 21:17:07
Tentang Penghapusan UN 2020 dan Penentuan Kelulusan Siswa
Oleh: Al-Mahfud

DI tengah darurat wabah COVID-19, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) menjadi terdampak.  Dalam rapat terbatas pembahasan Ujian Nasional (UN) 2020 Selasa (24/3/2020), Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan membatalkan UN 2020. Ujian Nasional (UN), baik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat harus dibatalkan melihat perkembangan wabah COVID-19 yang kian hari kian menuntut kewaspadaan bersama. 

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan ini diambil di tengah konsisi darurat dengan mempertimbangan bebagai hal terkait perkembangan penyebaran virus yang sudah menjadi pandemi global ini. “Jadi saya minta maaf tapi ini memang darurat dan saya harus lakukan demi keamanan semua murid kita,” kata Nadiem Makarim dalam konferensi video, Selasa 24 Maret 2020 (detik.com, 25/03/2020).

Sebelumnya, UN dinyatakan akan dihapus mulai tahun 2021. Artinya, UN 2020 ini sebenarnya bakal menjadi UN terakhir. Namun, wabah COVID-19 akhirnya membuat UN 2020 ini pun ditiadakan.

UN adalah alat ukur untuk memetakan kualitas pendidikan yang dibutuhkan pemerintah. Dari sana, pemerintah memiliki gambaran kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, UN sudah tak menjadi penentu kelulusan atau pun memengaruhi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penentuan Kelulusan

Kemudian, bagaimana sistem penilaian untuk menentukan kelulusan bagi siswa kelas VI SD, kelas IX SMP, dan kelas XII SMA/SMK? Hal ini bisa dilakukan lewat ujian sekolah dalam berbagai bentuk penugasan atau asesmen jarak jauh, guna menghindari pertemuan siswa dalam jumlah besar yang bisa membahayakan di tengah wabah COVID-19 saat ini. 

Mendikbud saat ini menekankan pelarangan kegiatan pengumpulan siswa. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), menjelaskan bahwa:(1) Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran;

Kemudian, (2) Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya; (3) Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh; dan (4) Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.

Adapun bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah,untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, kelulusan ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas IV, kelas V, dan kelas VI semester gasal). Nilai semester genap kelas VI dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Bagi tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat, kelulusan ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas IX dan kelas XII dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Adapun kelulusan SMK sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Cara penentuan kelulusan tersebut bisa dikatakan merupakan cara penilaian yang cukup adil bagi siswa. Dalam arti, kelulusan didasarkan pada akumulasi nilai yang diperoleh siswa dalam perjalanan belajar yang cukup panjang (lima semester terakhir). Dengan begitu, nilai yang didapat benar-benar menggambarkan kualitas dan kemampuan setiap siswa secara komprehensif.

Hingga Minggu (29/03/2020), sudah ada 1.285 kasus COVID-19 di Indonesia. 114 pasien dinyatakan meninggal dan 64 orang dinyatakan sembuh (kompas.tv, 25/03/2020). Melihat kondisi tersebut, jelas butuh strategi khusus untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Di sinilah dibutuhkan kekompakan seluruh elemen masyarakat, termasuk dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan mesti sigap mengambil kebijakan guna mendukung langkah pemerintah melakukan Physical Distancing. Dalam konteks inilah, pembatalan UN 2020 menjadi langkah tepat sebagai bagian dari upaya Physical Distancing tersebut.

Pembatalan UN artinya akan menghindari risiko penularan yang lebih besar, terutama melalui perkumpulan siswa di sekolah. Tak kurang dari 8 juta siswa-siswi rencananya akan mengikuti UN 2020 ini. Dengan teknis UN yang mengharuskan banyak siswa berkumpul dalam sebuah tempat atau kelas, tentu menjadi berbahaya karena berpotensi menjadi arena penyebaran COVID-19.

Tak sekadar bagi kalangan siswa sendiri, pada gilirannya itu juga membahayakan keluarga, saudara, juga masyarakat luas di lingkungan terdekat siswa. Maka, pembatalan UN menjadi langkah tepat. Sebab bagaimana pun, keselamatan dan kesehatan siswa tetaplah yang paling utama. 

(Al-Mahfud adalah penulis, peminat kajian pendidikan. Produktif menulis artikel, esai, dan ulasan buku di berbagai media lokal maupun nasional. Dia tinggal di Pati, Jawa Tengah)

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita