Rabu, 01/04/2020, 13:51:30
Keppres Sudah Terbit, Dewi Aryani: Stop Berdebat Soal Lockdown
LAPORAN SL. GAHARU

 Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si (Foto: Dokumen)

PanturaNews (Tegal) - Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sudah diterbitkan. Maka dari itu, hentikan berdebat soal lockdown.

Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si melalui releasenya, Rabu 01 April 2020 siang.

Menurut Doktor ahli kebijakan publik dan bisnis dari Universitas Indonesia (UI) ini, Keppres menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai acuan untuk semua pemerintah daerah (Pemda), melaksanakan karantina wilayah dengan kriteria-kriteria tertentu, bukan dengan melakukan lockdown.

“Seluruh kepala daerah agar secara cermat melaksanakan dengan penuh pertimbangan sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Bukan saatnya mencari panggung ketenaran, dengan mencoba melakukan tindakan asal beda dengan pemerintah pusat," tegas Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota/Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes) menjelaskan, di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, Bab I Ketentuan Umum, Angka 10 disebutkan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah. Termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

“Lagi pula istilah asing (lockdown) itu tidak ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tutur Dewi Aryani.

Lebih lanjut dijelaskan, Keppres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 ini berisi: Kesatu, menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di   Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketiga, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penerbitan Keppres itu, lanjut Dewi Aryani, berdasarkan pertimbangan, bahwa penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

“Keppres itu sudah jelas isinya, maka hentikan perdebatan soal lockdown,” tandas Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita