Rabu, 01/04/2020, 01:21:42
Sidang Gugatan Warga Terhadap PT KAI dan Pemkot Tegal, Digelar
LAPORAN JOHARI

Proses sidang gugatan warga terhadap PT KAI dan Pemkot Tegal

PanturaNews (Tegal) - Sidang pertama kasus perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tgl, terkait gugatan 19  Warga Jalan Kol, Sudiarto, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang menggugat PT KAI, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Lurah Panggung, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Selasa 31 Maret 2020.

Namun sidang tidak bisa dilanjutkan, setelah kuasa penggugat, Munasir SH dari Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indnesia (LBH Ferari) keberatan, karena perwkilan dari tergugat 1 (PT KAI) tidak memiliki Legal tanding (surat kuasa untuk beracara).

“Saya keberatan ketua majelis karena perwakilan dari tergugat 1 atau PT KAI, tidak memliki Legal Standing untuk beracara. Untuk itu saya minta sidang ditunda sampai pihak PT KAI bisa menunjukan legal standing yang dimaksud,” kata Munasir SH..

Sidang dengan ketua majelis hakim, Paluko Hutagalung SH MH, anggota Elsa Rina Br Purba SH MH dan Fatarony SH, menerima keberatan kuasa hukum penggugat dan minta agar kuasa hukum PT KAI untuk melengkapi legal standingnya.    

Perlu diketahui, gugatan itu muncul setelah Pemkot Tegal dan PT KAI menggusur sebagai upaya revitalisasi mengubah wajah kota di kawasan staisun Tegal hingga ke alun-alun Kota Tegal.

Namun pihak warga keberatan karena akibat penggusuran itu, 19 warga Gang Birau RT 07 dan RT 08/ RW 03, Kelutrahan Panggung, Tegal Timur, kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian.

Didampingi LBH Ferari, akhirnya warga menggugatan secara perdata ke Pengadiln Nageri (PN) Tegal, Selasa (10 Maret 2020), karena ada dugaan perbuatan melawan hukum, karena saat dilakukan pengusuran tidak diberi surat pembongkaraan secara resmi . Dan semestinya pembogkaran di tanah yang masih sengketa seharusnya dilakukan setelah ada surat keputusan pengadilan.

Padahal tanah tersebut statusnya tanah ini bekas Eigendom Verbonding 1732, atau belum bersertifikat /memiliki status hak oleh siapapun.

Dari pihak tergugat II Pemkot Tegal hadir Bagian Hukum Pemkot Tegal, Budi Hartono SH dan tergugat III, Lurah Panggung Heru Sukoco. Meski di luar ruang sidang banyak pengunjung dari korban penggusuran untuk mengikuti proses jalannya persidangan, namun tetap kondusif dan lancar karena sidang hanya beberapa menit saja. Sidang ditunda selama dua minggu, hingga Selasa 14 April  2020.

 


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita